Fahmi, Herzie Riza (2019) Dasar Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Negeri Dalam Penetapan Nilai Limit Obyek Lelang Pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 75/pdt.G/2011/PN.Yk). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 75/pdt.G/2011/PN.YK, dimana dalam putusan ini Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah berlandaskan pada aturan Pasal 200 HIR, sedangkan sisi lain berlaku aturan Pasal 6 UUHT yang mengatur khusus tetang jaminan Hak Tanggungan sehingga menimbulkan pertentangan hukum (conflict norm). Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai Ketua Pengadilan Negeri dalam menetapkan Nilai Limit pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 75/pdt.G/2011/PN.Yk? (2) Apakah implikasi yuridis terkait penetapan Nilai Limit obyek lelang eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri terkait keberlakuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penulis memperoleh hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pada Pasal 200 HIR yang memberikan kewenangan Ketua Pengadilan menjadi pihak penjual lelang serta menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian Appraisal yang dimintanya adalah bertentangan dengan aturan Pasal 6 UUHT, dimana dalam pasal ini kewenangan sebagai penjual lelang adalah Pemegang Hak Tanggungan yang bertanggungjawab untuk menetapkan nilai limit dengan berdasar penilaian Appraisal. Hal ini dikarenakan aturan UUHT sebagai aturan yang lebih khusus dan baru harus diutamakan daripada aturan HIR. Dari pertentangan aturan tersebut berimplikasi pada hakim salah menerapkan hukum pada putusan tersebut, sehingga dapat dilakukan upaya hukum banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi.
English Abstract
This research departs from the Decision of District Court Number 75/pdt.G/2011/PN.YK, where the District Court Head executes mortgage right by referring to the Regulation in Article 200 HIR, while Article 6 of Law concerning Mortgage Right (hereinafter UUHT) also specifically governs mortgage right as collateral. These two different regulations spark conflict of norm. Based on the above issue, this research is mainly focused on the following research problems: (1) what is the basic consideration of the Head of District court to set the value point in mortgage right execution auction according to District Court Decision Number 75/pdt.G/2011/PN.Yk? (2) What is the juridical implication over setting the value point of auction object executed by the Head of the District Court related to the effectuation of Article 6 UUHT? This research was conducted based on normative juridical method, statute and case approaches. The result of this research concludes that the consideration of the Head of the District Court in reference to Article 200 HIR that authorises the Head to execute the auction object and to set the value point based on the appraisal result is irrelevant to the regulation in Article 6 UUHT stating that the authority to sell the auctioned object lies in the hands of the mortgage right holder, and it holds true for setting the value point according to appraisal result. This is because the regulation in UUHT is deemed to be more specific and new and it has to be mainly referred to. This conflict has led the judge concerned to inappropriately decide a case. Therefore, this situation has caused an appeal to take place.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.081 1/FAH/d/2019/041906627 |
| Uncontrolled Keywords: | AUCTIONS - LAW AND LEGISLATION, AUCTIONS, GOVERMENT AUCTIENS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.08 Regulation of commerce (trade) > 343.081 Retail and wholesale trade, interstate commerce > 343.081 1 Retail trade |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Nov 2019 07:06 |
| Last Modified: | 18 Nov 2019 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175701 |
Actions (login required)
 |
View Item |