Latifah, Nonik (2019) Konversi Hak Druwe Desa Menjadi Hak Milik Menurut Pasal Ii Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman pasal 9 ayat (5) Secara tegas menyebutkan bahwa tanah milik desa pakraman bali tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi dan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/ Kep- 19. 2/ X/2017 tentang penunjukan Desa Pakraman di provinsi Bali sebagai subyek hak kepemilikan bersama (komunal) menunjuk desa pakraman sebagai subyek hak kepemilikan bersama. Hal ini membawa polemic terkait keberadaan tanah hak druwe desa. Maka fokus penelitian ini yaitu Apakah Konversi Hak Druwe Desa Menjadi Hak Milik Menurut Pasal II Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sudah sesuai dengan hukum. Bagaimana seharusnya konversi hak druwe Desa menjadi hak atas tanah menurut UUPA. adapun metode penelitian yang digunakan Penelitian hukum normatif (normatif law research). Pendekatan yang digunakan. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan Historis (History approach). Hasil penelitian ini yaitu ditemukan. Konversi Hak Druwe Desa Menjadi Hak Milik Menurut Pasal II Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan hukum, karena antara hak druwe desa dengan hak milik tidak memiliki kesamaan atau kemiripan baik mengenai subyek pemegang hak atas tanahnya maupun kewenangan pemegang haknya, sehingga tidak dapat dilaksanakan konversi. Hal tersebut dikuatkan dengan pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman mengenai tanah milik desa pakraman Bali tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi dan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/ Kep- 19. 2/ X/2017 tentang penunjukan Desa Pakraman di provinsi Bali sebagai subyek hak kepemilikan bersama (komunal). Berdasarkan temuan dari hasil penelitian penulis maka seharusnya konversi hak druwe Desa dikonversi menjadi hak Komunal Masyarakat Adat, karena hak druwe desa merupakan hak yang mempunyai sifat kolektif, yang mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan hak komunal masyarakat adat baik mengenai subyek pemegang hak maupun kewenangan pemegang hak atas tanahnya tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2). Dan masyarakat hanya berhak mengatur, menggunakan, mengelola dan memanfaatkan tanah druwe desa tersebut serta tidak terlepas dari segala kewajiban kepada desa adat.
English Abstract
Local Regulation of Bali Number 3 of 2001 converted to Provincial Regulation of Bali Number 3of 2003 concerning Pakraman Village Article 9 Paragraph (5) firmly states that lands under the ownership of Pakraman village cannot be converted into freehold title on behalf of an individual name. The Decree of Agrarian Affairs and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 276/Kep- 19. 2/X/2017 concerning Appointment of Pakraman Village in the Province of Bali as the subject of communal ownership. It has created polemic related to the existence of land of druwe desa right. This research is mainly focused on whether the conversion from druwe desa right to ownership right according to Article II of Provision of Conversion of Basic Agrarian Law (UUPA) is relevant to the existing law and how the conversion should take place according to UUPA. This research employed normative legal research, statute and historical approaches. The result of the research reveals that the conversion from druwe desa right to ownership right based on Article II of the provision of conversion of UUPA is not relevant to the law since both rights have nothing in common or have none of any resemblance in terms of either the subject holding the right of land or the authority of the right holder. Thus, conversion is not possible, which is relevant to Article 9 Paragraph (5) of Provincial Regulation of Bali Number 3 of 2001 amended to Provincial Regulation of Bali Number 3 of 2003 concerning Pakraman Village related to the issue in which the lands under the ownership of Pakraman Village Bali cannot be converted to freehold title on behalf of individual name and Decree of Agrarian Affairs and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 276/Kep-19.2/X/2017 concerning Pakraman Village in the Province of Bali as a subject of communal ownership. Therefore, based on the result of the research, it is essential that druwe desa right be converted to adat (customary) community right since druwe desa right is collective, and this right is similar to the communal right of the adat community in terms of either the subject of the right holder or the authority held by the right holder, as stated in the Decree of Agrarian Affairs and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 10 of 2016 Article 3 Paragraph (2). However, the authority of people is only restricted to organising, cultivating, and making use the lands of druwe desa, inextricable from their responsibility as adat community members.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.02/LAT/k/2019/041906618 |
| Uncontrolled Keywords: | LAW - PUBLIC PROPERTY, GOVERNMENT PROPERTY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.02 Law of public property |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Nov 2019 03:59 |
| Last Modified: | 17 Nov 2019 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175599 |
Actions (login required)
 |
View Item |