Wahyudi, Bambang Tri (2019) Akibat Hukum Sertipikasi Hak Atas Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Kewajiban Pembayaran Pph Dan Bphtb Belum Dilaksanakan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selanjutnya disebut Program PTSL merupakan sebuah Program Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali secara sistematis, lengkap dan menyeluruh yang bersifat percepatan, yang secara normatif berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL mempunyai manfaat yang begitu besar, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat diperolehnya sertipikat hak atas tanah secara mudah cepat dan dengan beaya yang murah, dan bahkan tanpa dipungut beaya. Sedangkan bagi pemerintah bermanfaat dalam rangka terselenggaranya percepatan proses pendaftaran tanah untuk pertamakali secara sistematis dan menyeluruh di seluruh wilayah Republik Indonesia. Secara normatif terdapat permasalahan hukum berupa pertentangan hukum terkait pengaturan tata cara pembayaran PPh dan BPHTB, yang diatur menurut ketentuan Pasal 33 Permen ATR / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018. Permasalahan Normatif itu timbul karena pengaturan tata cara pembayaran PPH dan BPHTB menurut ketentuan Pasal 33 Permen ATR /Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 bertentangan secara vertikal dengan ketentuan perundangan-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 7 PP Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pembayaran PPH dan Pasal 90 dan Pasal 91 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tata cara pembayaran BPHTB. Pertentangan pengaturan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian berlakunya hukum dan ketidakadilan berlakunya hukum.
English Abstract
Complete Systematic Land Registration (hereinafter PTSL) is initiated by the Indonesian Government through National Land Agency to assist people to register their land systematically, completely, and wholly; this is an acceleration program. Normatively, this program refers to the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister / Head of National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete and Systematic Land Registration. This program gives tremendous benefits to both people and the Government. People can obtain a certificate of their land immediately with low cost or it can require no cost at all. For the government, this program is an acceleration first to initiate in Indonesia in the entire country. Normatively, there is a legal issue over irrelevance in the procedures of income tax (hereinafter PPh) and Land and Building Title Acquisition Fee (hereinafter BPHTB) payment, which is regulated based on the provision of Article 33 of Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister / Head of National Land Agency Number 6 of 2018. This normative issue is triggered by the fact that the procedures of the payment of PPh and BPHTB in the provision of Article 33 are vertically irrelevant to Article 3 and Article 7 PP Number 34 of 2016 regulating the procedures of PPh payment and Article 90 and Article 91 of Law Number 28 of 2009 regulating the procedures of BPHTB payment. This irrelevance sparks uncertainty in law and injustice in law implementation.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/WAH/a/2019/041907619 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TITLES -- REGISTRATION AND TRANSFER -- LAW AND LEGISLATION, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Nov 2019 07:37 |
| Last Modified: | 14 Nov 2019 07:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175512 |
Actions (login required)
 |
View Item |