Polii, Fernando Aditya (2019) Tanggung Jawab Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Berada Dalam Pengampuan Terhadap Pemalsuan Akta Yang Pernah Dibuatnya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Begitu banyak syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Seorang Notaris, namun selain diangkat notaris juga dapat diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat Khususnya dalam diatur dalam pasal 8, 9 dan 12 UUJN. Salah satu syarat pemberhentian sementara adalah sedang berada dibawah pengampuan. Pengampuan yang diangkat penulis adalah mengenai gangguan kejiwaan (gila)., namun bagaimanakah jika ternyata sebelum notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena mengalami gangguan kejiwaan (gila) pernah melakukan suatu tindak pidana yaitu memalsukan tanda tangan dari salah satu pihak yang tidak pernah menghadap untuk membuat akta dihadapannya, Apakah dia tetap bertanggung jawab atas aktanya meninjau dari pasal 65 UUJN, 264 KUHPidana, 1365 KUHPerdata. Rumusan Masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah : 1) Apakah Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena berada dibawah Pengampuan tetap bertanggung jawab atas pemalsuan akta yang pernah dibuatnya ?. 2) Bagaimanakah Implikasi Hukum terhadap Pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris tersebut ?. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undang (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode interpretasi secara sistematis. Hasil dari Pembahasan yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Seorang Notaris yang melakukan pemalsuan akta tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena sedang mengalami gangguna kejiwaan iv (gila) mengingat Pasal 44 KUHPidana, namun dapat dimintakan pertanggung secara perdata yaitu ganti rugi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata , dan pengenaan sanksi administrative yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. 2) Implikasi Hukum terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris yaitu mengakibatkan akta tersebut menjadi dapat dibatalkan secara hukum karena syarat subjektif dari Pasal 1320 tidak terpenuhi yaitu kata Sepakat, karena sejak awal memang tidak pernah ada kesepakatan dari kedua pihak dalam membuat perjanjian.
English Abstract
Being a notary certainly comes with requirement that has to be met. Those failing to perform their tasks based on procedures may cost them suspension, honourable, and dishonourable discharge, as regulated in Article 8, 9, and 12 of Law concerning Notarial post (hereinafter UUJN). A notary has to be under custodianship for a discharge. The custodianship studied in this research is restricted to mental illness that a notary develops. The issue studied is related to mentally ill notary who forges a signature of one of the parties who in reality is never present to give the signature. This issue raises question whether the notary is liable for the deed he/she has a signature on according to Article 65 UUJN, Article 264 of Criminal Code, and Article 1365 of Civil Code. The research problems involve: 1) is the notary suspended from his/her position when he/she is under custodianship still deemed to be responsible for the forgery of the deed he/she has made? 2) What is the legal implication for the forgery committed by the notary? vi This research was conducted based on normative juridical method, statute and conceptual approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed based on systematic interpretation. The research result concludes that: 1) a notary committing a forgery of a deed cannot be liable as long as he/she is mentally ill as in accordance with Article 44 of Criminal Code, but it does not stop the notary from his/her responsibility to provide compensation or from being given administrative sanction where he/she can face dishonourable discharge. 2) The legal implication for this case is that the deed can be declared invalid from the outset since the subjective requirement ‘the agreement’ in Article 1320 is not met since there is no agreement in the first place between the two parties concerned.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/POL/t/2019/041906669 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES, NOTARIES - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Nov 2019 04:12 |
| Last Modified: | 14 Nov 2019 04:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175494 |
Actions (login required)
 |
View Item |