Rahman, Aulia (2019) Pengaturan Mekanisme Hak Recall Terhadap Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberhentian antar waktu atau recall anggota DPRD merupakan hak bagi partai politik untuk menarik kembali anggota DPRD,hal ini menunjukan peran partai politik yang dapat mempengaruhi wilayah kerja dan kinerja dari anggota DPRD tersebut, namun dalam pengaturan pemberhentian antar waktu yang termaktub dalam PP No. 12 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD terdapat problematika yuridis yakni pemberian sanksi yang tidak linear antara Pasal 99 ayat (4) dengan Pasal 56-60 yang terdapat tahapan dalam pemberian sanksi mulai teguran sampai pemberhentian, problematika yuridis lainya yakni prosedur recall terhadap anggota DPRD yang melakukan tindakan yang dapat dijatuhinya sanksi pidana hanya dapat dilakukan melalui 1 pintu yakni parpol, dan tidak ada jaminan pengembalian hak jika alasan recall terbukti salah. Problematika lain secara konsptual terdapat pada prosedur recall yang tidak berkedaulatan rakyat secara penuh meskipun terdapat jalur kedua pemberhentian antar waktu melalui pengaduan pimpinan DPRD dan masyarakat atau pemilih namun dalam prosedur tetap memperhatikan keputusan partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan bahan hukum dari peraturan perundangan dan literatur terkait. Ratio legis dari pemberhentian antar waktu anggota DPRD dalam PP No. 12 Tahun 2018 sebagai mekanisme kontrol kepada anggota DPRD agar tidak keluar dari AD/ART organisasi pengusungnya, sekaligus upaya dalam menindak secara langsung anggota DPRD yang telah melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (3) PP Tatib DPRD sehingga harus diberhentikan antar waktu, berdasarkan Teori Gilbert Abcarian Anggota DPRD menggambarkan bahwa wakil sebagai partisan sebab anggota DPRD masih berpegang teguh pada AD/ART partai pengusungnya, bertindak sesuai dengan garis kebijakan partai. Implikasi dari pengaturan recall terhadap anggota DPRD yakni legitimasi hukum bagi partai politik untuk melakukan recall, adanya pembatasan hak berpolitik anggota DPRD, dan adanya dampak langsung berakhirnya keanggotaan Partai politik juga dapat mempengaruhi berakhirnya status keanggotaan DPRD.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang lebih berkedaulatan rakyat yang mana prosedur pemberhentian antar waktu anggota DPRD diberikan kepada masyarakat melalui Badan Kehormatan DPRD yang dapat diputus dalam Rapat paripurna DPRD.
English Abstract
Termination in between terms or recall of members of the Board of Regional Representatives (DPRD) is a right for political parties to resign their party members from the DPRD, this shows a political party’s ways of affecting the workspace and performance of that specific board member, but such acts are regulated in PP No. 12 Year 2018 about the code of conduct of the DPRD there is a juridical problem, which is where the punishment is given is not linear between Article 99 section (4) and section 56 to 60 where the levels of punishment ranging from a rebuke to a dismissal, other juridical problems are the recall procedures towards board members which concerns about actions that result in legal action which can only be executed thru one channel which is thru a political party, and there is no guarantee whatsoever that a certain board member’s right is returned if the reason for a recall is proven wrong.Other problems are conceptually included in the recall procedure which is not in the interest of the sovereignty of the people although there is a second channel for dismissal of board members in between terms which is reporting to the chairman of the DRPD, although political parties are still involved in the final decision. This research is law centered research with a constitutional and conceptual approach based on constitutional constitutions and related literature. The legislative ratio from in between term dismissals for DPRD members in Government Regulation No. 12 Year 2018 as a control mechanism towards DPRD members so that they do not go out of line from this political party’s code of conduct, and also as a means to act directly on board members that violate Article 99 section (3) of Government Regulation concerning the code of conduct of the DPRD leading to in between term dismissals, based on the Gilbert Abcarian Theory of DPRD members show that representatives are partisans, because DPRD board members still uphold their party’s code of conduct, and acting according to their parties policy. The implications of setting this recall policy toward the DPRD board members which is in the form of legitimizing the political parties, lawfully, to conduct their recall, limiting political rights of DPRD board members, and a direct effect of ending one’s political party membership can also affect one’s membership in the DPRD. Therefore, a reassessment of in between term dismissals of DPRD members that are more centered around the people’s sovereignty thru the Honorary Board of the DPRD which can be discussed in a plenary meeting.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.05/RAH/p/2019/041907191 |
| Uncontrolled Keywords: | LEGISLATIVE BODIES --OFFICIALS AND EMPLOYEES, INDONESIA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.05 Legislative branch of government |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Nov 2019 02:39 |
| Last Modified: | 13 Nov 2019 02:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175387 |
Actions (login required)
 |
View Item |