Mulia, Anissa Putri (2019) Desain Kebijakan Pada Pelayanan Publik Penyandang Difabilitas Di Kota Balikpapan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyandang cacat atau lebih dikenal dengan istilah Difabilitas hampir terdapat di seluruh wilyah Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jumlah penyandang cacat ini lebih besar dan senantiasa bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan karena kecacatan pada saat lahir, kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan pada saat bekerja. Variasi tersebut menyebabkan perbedaan keadaan sosial, ekonomi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Disabilitas dan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah. Kota Balikpapan tidak memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai Perlindungan pada difabilitas sosial di Kota Balikpapan, namun hanya Peraturan Provinsi dan Undang-Undang secara umum yang digunakan sebagai payung hukum. Penyusunan peraturan daerah untuk perlindungan dan pelayanan publik pada difabilitas sosial di Kota Balikpapan memerlukan proses yang cukup lama dimulai dengan penyusunan kajian akademis dan analisis permasalahan difabilitas secara mendalam yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu Konsultan Universitas Brawijaya. Dari hasil kajian akademis tersebut, masih akan dipertimbangkan apakah permasalahan difabilitas sosial dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam bidang pelayanan dan perlindungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Balikpapan, sedangkan situs pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan, meliputi pegawai Dinas Sosial Kota Malang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, Peduli Difabilitas, dan sebagainya, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen, regulasi serta arsip Pemerintah Kota Balikpapan. Teknik pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, serta beberapa alat penunjang. Studi dokumen serta mengumpulkan analisa data kualitatif model analisis data Miles Huberman dan Saldana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan belum baik (kurang maksimal) dalam menangani desain mengenai permasalahan difabilitas di Kota Balikpapan. Beberapa kegiatan perlindungan difabilitas di Kota Balikpapan kurang mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya inisiatif bantuan anggaran dana. Pemerintah Kota Balikpapan sudah melaksanan analisis masalah dengan baik. Pelatihan yang diadakan untuk difabilitas kurang menyeluruh dan banyak yang kurang tepat sasaran pada bakat dan minat masing-masing difabilitas. Pemerintah Kota Balikpapan sudah melaksanakan forecasting needs, namun masih kurang maksimal. Pemerintah Kota Balikpapan sudah menentukan target dengan baik, ix hanya tinggal menentukan strategi untuk mencapai target tersebut. Target Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan desain kebijakan perlindungan kaum difabilitas sangat berkaitan dengan policy forecasting. Pemerintah Kota Balikpapan sudah melaksanakan penyusunan kajian akademis dalam rangka penyusunan peraturan daerah perlindungan pada difabilitas sosial dengan baik. Menjawab Fokus terkait defining nature, maka penulis memberikan saran Pemerintah Kota Balikpapan harus mempertimbangkan penelitian dan penulisan ilmiah mengenai perlindungan pada kaum difabilitas, sehingga pemerintah dapat melakukan desain kebijakan serta melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan pada kaum difabilitas sosial; Meningkatkan pelayanan agar hasil yang didapat akan semakin baik; dan Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan kreatifitas dalam hal keterampilan, agar hasil keterampilan akan semakin baik dan variatif. Menjawab Fokus distribution of problem, penulis memberikan saran bahwa Pemerintah Kota Balikpapan seharusnya terus menambah jaringan, agar semakin bertambah masyarakat yang mengetahui dan sadar akan hasil keterampilan para disabilitas. Menjawab Fokus mengenai Rekomendasi Kebijakan pada penyusunan Peraturan Daerah tentang perlindungan kaum difabilitas, penulis memberikan sraan bahwa pengawasan pada regulasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan. Melihat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan menjadikan banyak celah bagi penyedia lapangan pekerjaan untuk tidak mempekerjakan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan.
English Abstract
Persons with disabilities, better known as difability, are almost present in all regions of Indonesia, even in the whole world. The number of people with disabilities is greater and always increases every year. This can be caused by disability at birth, disability due to traffic accidents or accidents during work. These variations lead to differences in social, economic conditions involving Disability community welfare and infrastructure provided by the Government. The city of Balikpapan does not have special regional regulations governing the protection of social difability in Balikpapan City, but only the Provincial Regulations and Laws in general are used as legal umbrella. The preparation of regional regulations for the protection and public service of social difability in Balikpapan City requires a long process starting with the preparation of academic studies and an analysis of the difability problems in depth carried out by the Regional House of Representatives of the City of Balikpapan and in collaboration with Universities namely Brawijaya Consultants. From the results of the academic study, it will still be considered whether the problems of social difability can be used as policies in the field of service and protection. The type of research used was descriptive with a qualitative approach located in Balikpapan City, while the sites in this study were the Balikpapan City Social Service and the Balikpapan City Regional Representative Council. Primary data sources were obtained from several interviews from informants, including employees of the Malang City Social Service, Members of the Balikpapan City Regional Representative Council, Care for difability, and so on, while the secondary data was obtained from documents, regulations and archives of the Balikpapan City Government. Data collection techniques are taken from interviews, observation and documentation. The research instruments used were the researchers themselves, interview guidelines, and several supporting tools. Study documents and collect qualitative data analysis models for data analysis of Miles Huberman and Saldana. The results of the study indicate that the Balikpapan City Government has not been good (not maximal) in handling design on difability problems in Balikpapan City. Some difability protection activities in the city of Balikpapan received less attention and assistance from the Balikpapan City Government, specifically the funding budget assistance initiative. The Balikpapan City Government has carried out a good problem analysis. The training held for difability is not comprehensive and many are not well targeted towards their respective talents and interests. The Balikpapan City Government has implemented forecasting needs, but it is still not optimal. The Balikpapan City Government has set a target well, only to determine the strategy to achieve these targets. The target of the Balikpapan City Government in advocating for disabled people protection policies is closely related to forecasting policies. The Balikpapan City Government xi has carried out the preparation of academic studies in order to properly prepare regional regulations for the protection of social difability. Responding to the Focus related to defining nature, the authors advise Balikpapan City Government to consider scientific research and writing regarding the protection of disabled people, so that the government can advocate for policies and draft regional regulations for protection and empowerment of social disabled people; Improve service so that the results obtained will be better; and Balikpapan City Government increases creativity in terms of skills, so that the results of skills will be better and more varied. Answering the focus of the distribution of problems, the authors suggest that the Balikpapan City Government should continue to increase the network, so that more people will become aware and aware of the results of the skills of the disabled. Responding to the Focus on Policy Recommendations on the drafting of Regional Regulations on the protection of persons with disabilities, the author gave that supervision of the regulations used by the Social Service Office of the City of Balikpapan. Seeing the weakness of supervision carried out by the Social Service Office of the City of Balikpapan has made many gaps for job providers not to employ persons with disabilities in Balikpapan City.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.4/MUL/d/2019/041906885 |
| Uncontrolled Keywords: | PEOPLE WITH DISABILITIES -- SERVICES FOR |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.4 People with physical disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 12 Nov 2019 08:26 |
| Last Modified: | 12 Nov 2019 08:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175368 |
Actions (login required)
 |
View Item |