Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati)

Rodeya, - (2019) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati). UNSPECIFIED thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Implementasi sistem zonasi dalam PPDB merupakan peraturan dari pemerintah yang mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh daerah wajib menerima 90% peserta didik baru berdasarkan domisili atau radius zona terdekat dari sekolah. 10% lagi yaitu 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua. Tujuan adanya sistem zonasi dalam PPDB ini untuk pemerataan kualitas pendidikan dan akses pendidikan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif yang berlokasi di SMA Negeri 1 Grati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dari Miles and Huberman. Hasil penelitian implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati menunjukan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tujuan. yaitu pendaftaran PPDB sudah berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi. kemudian keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: 1) komunikasi yang sudah terlaksana dengan baik, dari Dinas ke sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dan sekolah kepada masyarakat masih belum baik. 2) sumber daya yang ada sudah memadai dan mecukupi 3) disposisi sudah terlaksana dengan baik, hanya saja sekolah tidak memiliki kewenangan sendiri dalam mengambil keputusan PPDB. 4) struktur birokrasi, sudah terdapat SOP yang berbentuk juknis (petunjuk teknis) dan adanya fragmentasi dalam SK Kepanitiaan. Faktor pendukung antara lain adanya sumber daya manusia dan fasilitas sudah memadai, terdapat pos pelayanan informasi pendaftaran PPDB dari Cabang Dinas, adanya sikap disposisi dari panitian dan masyarakat. Faktor penghambat berkaitan dengan indikator komunikasi yaitu waktu pemberian juknis yang tidak sesuai jadwal, ada sebagian masyarakat yang kurang paham dengan zonanya. Kurangya Administrasi terkait KK, kemudian dari indikator disposisi yaitu terdapat kecurangan dari masyarakat yang memalsukan SKTM, adanya unjuk rasa yang mengakibatkan pendaftaran PPDB diberhentikan sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

English Abstract

This study discusses the implementation of the zoning system in PPDB. PPDB zoning system implementation in a government regulation that requires schools organized by the region must receive 90% of new students based on domicile or the closest zone radius of the school. 10% more that 5% to track achievements and 5% for the transfer of parental lines. The purpose of the zoning system in this PPDB to equalize the quality of education and access to education. This study used descriptive research with a qualitative approach which located in Grati 1 senior high school. Source data used primary and secondary data. Collected by observation, interviews, and documentation. Analysis of the data from Miles and Huberman. The results of the implementation study Permendikbud No. 14 of 2018 concerning the zoning system in PPDB at Senior High School 1 Grati shows that its implementation is going according to destination. namely PPDB registration is already running in an objective, transparent, accountable and discrimination. then a successful implementation can also be seen from four factors: 1) the communication that has been performing well, from the Agency to the school has been executed and the school to the community is still not good. 2) the existing resources are adequate and supplicants 3) disposition already performing well, it's just school does not have its own authority in making decisions PPDB. 4) bureaucratic structure, there have been shaped SOP guidelines (technical directive) and their fragmentation in SK Committees. The supporting factors include the existence of human resources and facilities are adequate, there are postal services PPDB registration information from the Branch Office, their attitude and disposition of panitian society. Factors inhibiting communication relating indicator that the timing of the guidelines that are not on schedule, there are some people who are less familiar with the zones. Lack related Administration KK, then of indicators that are fraudulent disposition of people who falsify SKTM, the protests resulted PPDB registration suspended by the East Java Provincial Education Office.

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Identification Number:	SKR/FIA/2019/658/051909608
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Subjects:	300 Social sciences > 379 Public policy issues in education > 379.2 Specific policy issues in public education
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Administrasi Pendidikan
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	03 Sep 2020 14:19
Last Modified:	07 Feb 2023 06:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175111

Text Rodeya (2).pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item