Pertanggung Jawaban Pidana Civil Journalism Online Terhadap Pemberitaan Isu Sara Yang Menyebabkan Konflik Di Masyarakat

Hariyanto, Malvin (2019) Pertanggung Jawaban Pidana Civil Journalism Online Terhadap Pemberitaan Isu Sara Yang Menyebabkan Konflik Di Masyarakat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai aktivitas Civil Journalism yang memberitakan permasalahan terkait Isu SARA yang menimbulkan konflik di masyarakat akibat dari aktivitas Civil Journalism tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa sangat diperlukan suatu bentuk perundag-undangan yang secara khusus mengatur segala bentuk aktivitas civil journalism agar aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak positif serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap dunia PERS di Indonesia. Karena PERS merupakan instrumen penting dalam tatanan hidup bermasyarakat, memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia Bentuk aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur aktivitas Civil Journalism yang melakukan tindak pidana terkait pers yaitu KUHP didalam delik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (Pasal 156 dan 157 KUHP), delik menyiarkan berita bohong (Pasal 390 KUHP), Menyiarakan isi siaran yang memperolokkan agama dan lain-lain (Pasal 36 Ayat (6) juncto Pasal 57 huruf e Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik sehingga menimbulkan rasa kebencian (Pasal 28 juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

English Abstract

This article analyzes the Civil Journalism activities that report issues related to SARA Issues that cause conflict in the community as a result of the Civil Journalism activities. Through the use of normative juridical research methods so that it can be concluded that a form of legislation is needed that specifically regulates all forms of civil journalism activities so that these activities can have a positive impact and make a large contribution to the world of PRS in Indonesia. Because the PERS is an important instrument in the order of social life, it has an important role in improving the quality of life of the Indonesian people The form of laws and regulations in Indonesia which regulates the activities of Civil Journalism that commit criminal acts related to the press, namely the Criminal Code in tribal, religious, racial, and inter-group offenses (Articles 156 and 157 of the Criminal Code), the offense broadcasts false news (Article 390 of the Criminal Code), broadcasts contents of broadcasts that mock religion and others (Article 36 Paragraph (6) juncto Article 57 letter e of Law Number 32 Year 2002 concerning Broadcasting), Spread false and misleading news that harms consumers of electronic transactions that cause hatred (Article 28 juncto Article 45 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/399/051909591
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 8 Press law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 27 Jul 2020 07:29
Last Modified: 02 Oct 2020 04:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175057
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item