Nazief, Muhammad Rafidan (2019) Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa Tentang Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Banjarsari Keacamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia sebagai negara yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 18 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam hal ini kepala desa berwenang dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu kepala daerah juga wajib melampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota serta di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kemudian metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan Pendekatan yuridis sosiologis yang berawal dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penerapan yang ada didalam masyarakat Setelah menganalisa, meninjau, dan melakukan wawancara di lapangan, sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan hasil berupa : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dianggarkan tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Banjarsari telah direalisasikan dengan sesuai untuk program prioritas desa, mulai dari operasional perkantoran dan kebutuhan kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan masyarakat, jumlah anggaran yang masuk baik dari dana asli desa, transfer, atau pendapatan lain-lain, telah dianggarkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan , akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin, sesuai dengan tabel laporan realisasi.
English Abstract
Indonesia as a country that gives autonomy to regional governments gives the widest possible opportunity to village governments to regulate and manage regional affairs. The village is a legal community unit that has the authority to manage and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, original rights and / or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law No. 6 of 2014 explains in article 18 covering authority in the area of administering village governance, implementing village development, fostering village community, and empowering village communities based on community initiatives, origin rights, and village customs. In this case the village head has the authority to set a village income and expenditure budget, to foster and improve the village economy in order to improve the quality of life for the achievement of the welfare of the community. In addition the regional head is also required to attach a report on the realization of the APBDes to the Regent / Mayor and be informed to the public in writing with information media that is easily accessed by the public. In order to realize an orderly, transparent, accountable and quality village fund management. Then this thesis research method uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach that starts from the idea that law cannot be released from various aspects of community life and existing applications in the community After analyzing, reviewing, and conducting interviews in the field, so this research can conclude the results in the form of: Report on the Implementation of Village Budget Revenue and Expenditure which was budgeted in 2018 by the Banjarsari Village Government has been realized according to the village priority program, starting from office operations and work needs, community empowerment, to community development, the amount of budget that came in well from the original funds villages, transfers, or other income, have been budgeted and realized according to needs and carried out in a transparent, accountable, participatory, and orderly and disciplined manner, in accordance with the realization report table.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/409/051909640 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Jul 2020 06:42 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 05:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174969 |
Actions (login required)
 |
View Item |