Pelaksanaan tentang Eksekusi Buyback Guarantee antara Bank Dengan Developer Dalam Kerjasama Pemilikan KPR (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Jakarta Kota)

Putra, Farhan Azmi Ekta (2019) Pelaksanaan tentang Eksekusi Buyback Guarantee antara Bank Dengan Developer Dalam Kerjasama Pemilikan KPR (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Jakarta Kota). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelaksanaan buyback guarantee pada perjanjian kerjasama antara developer dengan bank BNI seringkali terjadi hambatan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya Bank BNI perlu memperhatikan kualitas calon developer dan calon debitor dengan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian bank yang telah ditetapkan dalam kebijakan Bank BNI, yaitu “BNI dalam upaya untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan telah memiliki sistem internal control yang memadai. Berdasarkan kebijakan Bank BNI terkait prinsip kehati-hatian yang telah sesuai dengan peraturan mengenai prinsip kehati-hatian tersebut, maka ada faktor-faktor lain penyebab hambatan atau tidak terlaksanakannya pelaksanaan buyback guarantee di Bank BNI, dengan itu perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dan upaya untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum membuat suatu perjanjian, maka dalam hal tersebut Bank BNI dapat melakukan upaya hukum untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan maupun risiko yang terjadi setelah pelaksanaan buyback guarantee tersebut. Risiko dapat diartikan sebagai sebuah bahaya dari konsekuensi proses yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, oleh sebab Bank BNI perlu melakukan upaya demi menghindari atau mengurangi risiko perbankan yang dialami. Berdаsаrkаn lаtаr belаkаng tersebut diаtаs, mаkа permаsаlаhаn hukum yаng dikemukаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh Bagaimana pelaksanaan eksekusi buyback guarantee antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan developer dalam kerjasama pemilikan KPR bila ditinjau secara yuridis dan Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Tbk untuk mengurangi risiko kerugian dari perjanjian kerjasama buyback guarantee tersebut. Untuk menjаwаb permаsаlаhаn di аtаs, penelitiаn yuridis empiris ini menggunakan pendekаtаn yuridis sosiologis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melаlui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu Nasabah Bank BNI, Manajer Credit Service, Pemimpin Kelompok CPM, dan Manajer Collection Bank Negara Indonesia, kantor Jakarta Kota, serta data-data berupa dokumen-dokumen, literatur, peraturan maupun perundang-undangan yang terkait dengan penulisan penelitian skripsi ini. Berdаsаrkаn pembаhаsаn yаng telаh ditulis di аtаs, mаkа dаpаt ditаrik suаtu kesimpulаn bаhwа : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) dalam pelaksanaan eksekusi buyback guarantee untuk kerjasama pemilikan KPR dengan Developer telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan Bank BNI guna penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui produk BNI Griya, vii maka dalam hal ini Bank BNI merasa telah melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama dan Undang-undang yang berlaku, adapun hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Buyback Guarantee terjadi karena hal diluar dugaan yang terjadi dilakukan pihak Developer berupa wanprestasi dalam perjanjian tersebut, hambatan tersebut berupa : Developer Mengalami kebangkrutan, Perizinan Dalam Pembangunan Tidak Jelas dan Developer Kabur. Upaya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) untuk mengurangi risiko kerugian akibat perjanjian kerjasama buyback guarantee dalam rangka penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Developer dapat dilakukan dengan musyawarah untuk menemukan mufakat, apabila pada proses musyawarah yang dilakukan selama 30 hari tersebut tidak menghasilkan mufakat, maka pembatalan Perjanjian Kerjasama dilakukan dan selanjutnya dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi berupa : Penggugatan ke pengadilan negeri dengan syarat apabila mengalami wanprestasi (dituntut secara perdata) dan Penggugatan ke pengadilan niaga dengan syarat apabila sudah ada 2 hutang yang jatuh tempo (syarat kepailitan pada Undang-undang kepailitan) maka bila syarat terpenuhi maka perusahaan tersebut akan di pailitkan.

English Abstract

The implementation of the buyback guarantee in the cooperation agreement between the developer and the BNI bank often results in obstacles, therefore in its implementation, Bank BNI needs to pay attention to the quality of prospective developers and prospective debtors by paying more attention to the bank's prudential principles set out in the Bank BNI policy "BNI in efforts to ensure the provision of funds to related parties and in large quantities are in accordance with the precautionary principle and have an adequate internal control system". Based on Bank BNI's policies regarding the precautionary principle that is in accordance with the regulations regarding the precautionary principle, then there are other factors causing obstacles or not carrying out the implementation of buyback guarantees at Bank BNI, therefore there needs to be efforts to overcome these obstacles and efforts to pay more attention to the precautionary principle before making an agreement, in that case Bank BNI can take legal action overcome obstacles in implementation as well as risks that occur after the implementation of the buyback guarantee. Risk can be interpreted as a danger from the consequences of ongoing and future processes, because Bank BNI needs to make efforts to avoid or reduce the banking risk experienced. Based on the past, it was said that the legal problem that was raised in the research was how the implementation of the buyback guarantee between PT. Bank Negara Indonesia Tbk with the developer in the collaboration of mortgage ownership if judicially reviewed and How the efforts made by PT. Bank Negara Indonesia Tbk to reduce the risk of loss from the buyback guarantee agreement. To answer the question on the site, this empirical juridical research uses sociological juridical approaches, types and sources of data in this study were obtained through direct interviews with parties related to the writing of this research, namely BNI Bank Customer, Credit Service Managers, CPM Group Leaders, and Sociological Collection Managers. Bank Negara Indonesia, Jakarta Kota office, and data in the form of documents, literature, regulations and legislation related to the writing of this research. Based on the payment that has been written on the ground, it can be disposed of at the conclusion that: PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) in the implementation of the buyback guarantee execution cooperation agreement of house ownership credit with the Developer has applied the precautionary principle in accordance with Bank BNI's policy to house ownership credit through BNI Griya products, so in this case Bank BNI feels have carried out achievements in accordance with the agreement of the Cooperation Agreement and applicable Laws, while the obstacles in the implementation of the Buyback Guarantee ix execution occurred because something unexpected happened by the Developer in the form of defaults in the agreement, the obstacles were in the form of: Developer Going Bankrupt, Licensing in Development No Clear and Blurred Developer. The efforts made by PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) to reduce the risk of loss due to a buyback guarantee agreement in the context of channeling a House Ownership Credit with a Developer can be done by deliberation to find consensus, if the 30-day deliberation process does not produce consensus, then the cancellation of the Cooperation Agreement is carried out and subsequent efforts are made to resolve it through litigation in the form of: Claims to the district court on condition that there is default (sued civilly) and Claims to the commercial court on condition that there are 2 debts due (bankruptcy conditions in the Law bankruptcy law) then if the requirements are met then the company will be bankrupt.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/408/051909639
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks > 346.082 175 3 Specific topics of banks (loans)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	24 Jul 2020 06:39
Last Modified:	28 Apr 2022 05:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174968

Text Farhan Azmi Ekta Putra (2).pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item