Alam, Ganesa Kurniansyah (2019) Analisis Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Di Waduk Karangkates Kabupaten Malang (Studi di Waduk Karangkates Sumberpucung Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Melihat pentingnya peran tanah di Indonesia maka tidak mengherankan apabila saat ini permasalahan mengenai pertanahan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebutuhan akan penguasaan atas tanah (lahan) semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat disertai dengan ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan persediaan lahan semakin berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan banyak mayarakat memanfaatkan lahan yang bukan kepemilikan mereka. Salah satu lahan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah tanah timbul. Tanah timbul (aanslibbing) merupakan tanah yang terbentuk dari hasil sedimentasi pada aliran sungai, pantai, ataupun waduk. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, waduk, pantai dan atau pulau timbul. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa " dalam hal bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasasi negara sebagai organisasi kekusasaan rakyat". Namun dalam praktiknya tanah timbul yang seharusnya dikuasai oleh negara tersebut justru dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sehingga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan antara negara dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang berusaha menganalisis praktik penguasan tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Waduk Karangkates Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh Masyarakat di Waduk Karangkates tidak didasarkan pada dasar yang jelas karena hak pengelolaan tanah timbul di Waduk Karangkates dimiliki oleh Perum Jasa Tirta I selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola Waduk Karangkates berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta berkaitan dengan penguasaan tanah timbul Oleh Masyarakat adalah dengan melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pengajuan izin pengelolaan tanah timbul.
English Abstract
Seeing the importance of the role of land in Indonesia, it is not surprising that at present the problems regarding land are one of the problems faced by the Indonesian people. The need for control of land (land) is increasing along with population growth which is increasingly rapidly accompanied by limited availability of land causing the supply of land to decrease. This condition causes many people to use land that is not their ownership. One land that is often used by the community is arising land. Embossed soil (aanslibbing) is land formed from the results of sedimentation in the flow of rivers, beaches or reservoirs. Article 12 Government Regulation Number 16 of 2004 concerning Land Stewardship which states that land arises is land that is formed naturally or artificially due to the deposition process, in rivers, lakes, reservoirs, beaches and or islands arising. In Article 2 paragraph (1) of the LoGA, it is affirmed that "in the case of earth, water and space, including natural resources contained in it at the highest level is controlled by the state as an organization of people's power". However, in practice arising land which should be controlled by the state is actually used by the surrounding population so that it can create a potential conflict of interest between the state and the surrounding community. This research is an empirical study using a sociological approach that seeks to analyze the practice of land acquisition arising from communities around the Karangkates Dam in Malang. The results showed that the arising land tenure patterns carried out by the community in Karangkates Reservoir were not based on a clear basis because the land management rights arising in Karangkates Reservoir were owned by Perum Jasa Tirta I as the party appointed to manage Karangkates Reservoir based on Minister of Public Works Regulation No. 56 / PRT / 1991 concerning General Policy for Management of Public Company (PERUM) of Jasa Tirta. While the efforts made by Perum Jasa Tirta relating to land tenure arising from the community are by appealing and educating the community regarding the procedure for submitting an arising land management permit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/366/051908464 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Jul 2020 03:32 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174902 |
Actions (login required)
 |
View Item |