Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian (Kajian Dari Aspek Keperdataan)

Sihaloho, Martina Febyola (2019) Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian (Kajian Dari Aspek Keperdataan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia mengingat saat ini aturan-aturan tersebut tersebar belum ada pada satu Undang-Undang. Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan informasi pribadi masih terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan khusus tersendiri mengenai perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bentuk harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian serta bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak keribadian yang dilanggar Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitian hukum. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Bentuk harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu harmonisasi horizontal dengan diterapkan asas Lex Specialist Delogat legi Generalis yaitu penerapan harmonisasi horizontal guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (sui generis) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu 2) Telah diatur dalam pasal 48 UU ITE terkait sanksi pidana penjara, pidana denda serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata.

English Abstract

The need for harmonization of laws and regulations concerning the Protection of Personal Data in Indonesia, considering that currently these rules are scattered, not yet in one Law. Indonesia does not yet have specific rules governing the protection of personal information. Regulations concerning the protection of personal information are still separate in some laws and regulations, so special regulations are needed regarding the protection of personal information in order to create a legal certainty. Based on the background above, the legal issues raised in this study are a form of legal harmonization of the regulation of personal data as an effort to protect the law of personality rights as well as the form of legal protection against the violated rights of the people. To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a conceptual approach, statute approach and a comparative approach. The technique of collecting primary, secondary and tertiary legal materials as a source of legal research. The search for legal material in this study was carried out through library research. Then analyzed using a research method that is descriptive analysis using grammatical interpretation and analysis to answer the problems that are the focus of research.ooo Based on the discussion, it can be concluded: 1) The form of legal harmonization of legislation concerning personal data, namely horizontal harmonization with the applied principle of Lex Specialist Delogat Legi Generalis, namely the application of horizontal harmonization to form a statutory regulation that has special and different forms and characteristics ( sui generis) with other laws and regulations in order to achieve certain objectives 2) It has been stipulated in article 48 of the ITE Law relating to imprisonment sanctions, criminal penalties and the right of someone violated their privacy can make a civil suit

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/359/051908457
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 4 Telecommunication > 343.099 44 Computer communications
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	22 Jul 2020 02:49
Last Modified:	30 Aug 2023 02:01
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174897

Text Martina Febyola Sihaloho (2).pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item