Setiawan, Erry Ike (2019) Praktik Politik Pascakolonial (Melacak Formasi Diskursus Pembubaran Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas praktik negara dalam mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui perspektif politik pascakolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode kritik teks yang dianalisis dengan pendekatan dekonstruksi. Studi ini menjelaskan praktik kuasa negara terhadap masyarakat muslim Indonesia masih menerapkan praktik diskursif pemerintah kolonial Belanda. Kewaspadaan negara terhadap masyarakat muslim kental dengan diskursus orientalisme Belanda. Strategi yang digunakan adalah dengan memecah-belah umat Islam, yang memicu marginalisasi dan pendisiplinan terhadap organisasi Islam tertentu. Fenomena pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi persoalan politik Islam negara kontemporer yang mengaktifkan kembali diskursus tersebut, dengan melacak formasi diskursus negara dalam mengatur dan menjinakkan kekuatan masyarakat muslim Indonesia. Hasil studi ini mengungkap bahwa polarisasi umat Islam di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membedakan Islam Ibadah dan Islam Politik telah memengaruhi wacana Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari diskursus pembelahan umat Islam: Islam Radikal dan Islam Moderat. Dalam diskursus tersebut, pemerintah memainkan peran kunci beserta organisasi Islam yang mapan dan dominan dalam membangun relasi kuasa dan pengetahuan guna mengatur dan mengawasi organisasi Islam yang dianggap berbahaya dan mengancam. HTI merupakan organisasi Islam yang dibubarkan karena dianggap mengancam stabilitas politik negara. Pembubaran tersebut berimbas pada marginalisasi eks-anggota HTI yang mulai tertekan akibat streotip dan lebalisasi yang disematkan pada mereka. HTI menjadi organisasi Islam subaltern, dengan wacana yang terpinggirkan, yang juga terbatasi ruang geraknya akibat dikotomi dan logika binarisme negara.
English Abstract
This research tried to explain how the state governed, supervised and disciplined the organization named Islam Hizbut Tahrir Indonesia through post-colonial political perspective. The method used in this research is literature research method. On the other hand, the way to analyzing data adopted the text critic which analyzed with deconstruction approach. This study explains the practice of state power over Indonesian Muslim communities still applying the discursive practices of the Dutch colonial government. The state's vigilance towards Muslim society is thick with the discourse of Dutch Orientalism. The strategy used is to divide Muslims, which triggers the marginalization and discipline of certain Islamic organizations. The phenomenon of the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a matter of contemporary state Islamic politics that reactivates the discourse, by tracking the formation of state discourse in regulating and taming the strength of Indonesian Muslim communities. The results of this study reveal that the polarization of Muslims in Indonesia is the legacy of the Dutch colonial government. The treatment of the Dutch colonial government distinguishes Islam Worship and Political Islam has affected the Indonesian Islamic discourse. This is evident from the discourse of division of Muslims: Radical Islam and moderate Islam. In this discourse, the government played a key role along with an established and dominant Islamic organization in building power and knowledge relations to regulate and supervise Islamic organizations that were considered dangerous and threatening. HTI is an Islamic organization that was dissolved because it was considered to threaten the country's political stability. The dissolution affected the marginalization of former HTI members who began to be depressed due to the stereotyping and liberalization that was pinned on them. HTI became a subaltern Islamic organization, with marginalized discourse, which also limited its movement due to the dichotomy and logic of state binarism.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/805/051908223 |
| Uncontrolled Keywords: | Pascakolonial, Islam Radikal, Subaltern., Post-Colonial, Islamic Radical, Subaltern. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.6 Policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Oct 2020 15:01 |
| Last Modified: | 12 Oct 2020 15:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174822 |
Actions (login required)
 |
View Item |