Mahendra, Putu Adhiyasa (2019) Siaran Langsung Proses Persidangan Melalui Media Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Pemeriksaan Sidang Terbuka Untuk Umum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidakjelasan makna persidangan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP apabila dikaitkan dengan siaran langsung proses persidangan melalui media elektronik yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi. Hal tersebut terlihat dalam pengaturan yang berbeda pada persidangan Antasari Azhar dan Jessica Kumala Wongso yang disiarkan penuh melalui media elektronik sedangkan persidangan Setya Novanto dan beberapa kasus lainnya mendapatkan pembatasan untuk disiarkan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah makna pemeriksaan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat diartikan juga disiarkan langsung melalui media elektronik? (2) Bagaimana pembatasan yang tepat untuk permasalahan siaran langsung proses persidangan melalui media elektronik? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis dengan melihat perundang-undangan, buku dan literatur hukum, jurnal, hasil penelitian dan hasil pemikiran para ahli serta dari artikel-artikel maupun contoh-contoh dokumentasi siaran langsung proses persidangan di internet yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pemeriksaan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat diartikan juga disiarkan langsung melalui media elektronik. (2) Pembatasan yang tepat untuk permasalahan siaran langsung proses persidangan melalui media elektronik meliputi tidak boleh berbuat gaduh selama persidangan, memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, pembatasan siaran langsung pada tahap pembuktian, siaran langsung hanya pada kasus-kasus tertentu, dan pembatasan berdasarkan penggolongan program siaran.
English Abstract
This research with the background by the unclear of the meaning of the trial open to the public in Article 153 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code when it is associated with a live broadcast of the trial process through electronic media that appears as an impact of the development of communication technology. This can be seen in the difference between the rules applied at the trial of Antasari Azhar and Jessica Kumala Wongso which were broadcast in full through electronic media while the Setya Novanto trial and several other cases received some restrictions for broadcast live. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) Does the meaning of open examination in the public in Article 153 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law be interpreted also broadcast live through electronic media? (2) What are the appropriate restrictions on the issue of direct broadcasting of the trial process through electronic media? To answer these problems, the author uses a juridical-normative research methods with the method of regulatory approach and conceptual approach. The types of primary and secondary legal materials obtained will be analyzed using grammatical and systematic interpretation techniques by looking at legislation, books and legal literature, journals, research results and expert thinking and from articles and examples of process broadcast documentation the trial on the internet is used as a reference in resolving legal issues that are the object of study. From the results of the research with the method above, the author obtained answers to the existing problems, namely: (1) Open examination in Article 153 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law can also be interpreted in terms of broadcast direct court proceedings through electronic media. (2) The right limitation for the issue of direct broadcasting of court proceedings through electronic media includes not being allowed to make noise during the trial, paying attention to the principles of journalism, limiting live broadcasts at the verification stage, broadcasting only to certain cases and restrictions based on the classification of broadcast programs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/296/051908415 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jul 2020 23:22 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174679 |
Actions (login required)
 |
View Item |