Anindya, Intan Surya Ayu (2019) Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan tujuan nasional, pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service).Kantor Bersama Samsat Bojonegoro mendukung peningkatan inovasi pelayanan publik dengan menciptakan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mendukung penyelenggaraan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotordiperlukan dasar/pijakan yang harus diterapkan di dalamnya yaitu asas good governance.Sangat perlu adanya asas good governanceuntuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta untuk membatasi dari pelampauan wewenang. Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? (2) Apakah terdapat faktor penghambat pada penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? Untuk menjawab permasalahan penelitian hukum empiris diatas yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro sudah berjalan sangat baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang berlaku, diwujudkan dalam setiap prosedur penggunaan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan, serta berasal dari kinerja sistem yang terdapat pada layanan unggulan itu sendiri.
English Abstract
In this thesis the author raises the issue of the Implementation of the Principle of Good Governance in the Leading Service of Motorized Vehicle Tax Payments at the Kantor Bersama Samsat Bojonegoro. This problem is motivated by national objectives, the Indonesian government is directed to achieve the welfare of society, through the implementation of public interests (social service or public service). Kantor Bersama Samsat Bojonegoro supports the improvement of public service innovation by creating superior services for paying motor vehicle tax. To support the implementation of superior service for paying motor vehicle tax, a basis/footing must be applied, which is the principle of good governance. It is necessary to have the principle of good governance to provide legal certainty in the relationship between the community and the government as a provider of public services, as well as to limit the exercise of authority. The formulation of the problem examined is (1) How is the application of the principle of good governance in the superior service of paying motor vehicle tax at the Joint Office of Samsat Bojonegoro? (2) Are there inhibiting factors in the application of the principle of good governance in the superior service of paying motor vehicle tax at the Joint Office of Samsat Bojonegoro? To answer the above empirical legal research problems, namely with the sociological juridical approach, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Obtained through literature studies, observations and interviews. Data obtained from the results of the study were analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The results showed that the application of the principle of good governance in the superior service of paying motor vehicle tax at the Joint Office of Samsat Bojonegoro had been going very well and was carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and SOP, manifested in every procedure for using the superior service of motor vehicle tax payment. The inhibiting factors of the application of the principle of good governance in the superior service of paying motor vehicle tax at the Samsat Bojonegoro Joint Office come from Human Resources (HR), namely service providers and service users, as well as from the system performance contained in the superior service itself.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/337/051908435 |
| Uncontrolled Keywords: | pelayanan publik, penerapan, asas good governance, layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jul 2020 07:19 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 16:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174597 |
Actions (login required)
 |
View Item |