Rahmadi, Muhamad Faiz (2019) Implementasi Pasal 6 Huruf B Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota Kediri sedang terjadi pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif adalah adanya pelanggar perturan daerah yang semakin meningkat, salah satunya mengenai tindak pidana peredaran miras yang diatur oleh peraturan daerah Kota Kediri. Tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja Kota Kediri kasus tindak pidana peredaran miras tersebut menjadi awal dari peran PPNS dapat melakukan penyidikan dan menuntaskan kasus hingga tahap pengadilan dan mendapatkan putusan. Dalam proses penyidikan tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS, karena tidak melaksanakan sesuai dengan isi pasal 6 huruf b. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1.Bagaimana Implementasi pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)? 2.Apa hambatan dalam melaksanankan tugas dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)? 3.Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)?. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan dan kefektifan Pasal 6 Huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015. Penulis melakukan penulisan laporan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung pada pihak penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar teori efektivitas Lawrence M. Friedman dari substansi, struktur dan budaya peraturan tersebut belum terlaksana dengan efektif. Karena dalam pelaksanaan peraturan tersebut pihak penyidik pegawai negeri sipil mengartikan sendiri bahwa kata “melalui” cukup pemberitahuan lewat telepon saja. Hambatan dalam implementasi peraturan ini adalah karena kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil dan anggaran pendidikan dan penyidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menambah kualitas sumber daya manusia bekerjasama dengan penyidik Polri dan upaya penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil.
English Abstract
The City of Kediri is undergoing development and economic growth that has positive and negative impacts. The negative impact is that there are increasing violators of regional regulations, one of which concerns the crime of alcohol distribution which is regulated by the regional regulations of the City of Kediri. The criminal act was handled by investigators of the civil service of the Kediri City civil service police unit in the case of the circulation of alcoholic drinks. In the investigation process there were violations committed by PPNS, because they did not carry out in accordance with the contents of article 6 letter b. The formulation of the problem in this study is 1. How is the implementation of article 6 letter b of the Regional Regulation of Kediri City Number 1 of 2015 concerning Civil Servant Investigators (PPNS)? 2. What are the obstacles in carrying out the duties and obligations of Civil Servant Investigator based on article 6 Letter b of the Regional Regulation of Kediri City Number 1 of 2015 concerning Civil Servant Investigators (PPNS)? 3. How are efforts made to overcome obstacles in the implementation of the duties and obligations of Civil Servant Investigator based on article 6 Letter b of the Regional Regulation of Kediri City Number 1 of 2015 concerning Civil Servant Investigators (PPNS) ?. The expected objective of this research is to know the implementation and effectiveness of Article 6 Letter b of the Regional Regulation of Kediri City Number 1 of 2015. The author writes this research report using an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The analytical method used is a qualitative descriptive analysis, namely by collecting primary data obtained through direct interviews with the investigators of the civil service police unit of the Kediri municipal civil service. The results of this study are based on the effectiveness of Lawrence M. Friedman's theory of the substance, structure and culture of the regulation has not been implemented effectively. Because in the implementation of these regulations the civil servant investigators interpret themselves that the word "through" is enough to be notified by telephone only. The obstacle in implementing this regulation is due to the lack of investigators in the civil service and education and investigation budget. Efforts are made to overcome obstacles, namely by increasing the quality of human resources in collaboration with police investigators and efforts to increase the number of civil servant investigators.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/316/051908392 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.068 Officials and employees |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 11 Jul 2020 04:08 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 16:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174505 |
Actions (login required)
 |
View Item |