Manajemen Krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK Terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur Tahun 2017-2018)

Yasmin, Arini Dina (2019) Manajemen Krisis Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Krisis Akibat OTT KPK Terhadap Bupati dan Walikota di Jawa Timur Tahun 2017-2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Korupsi merupakan fenomena yang terus terjadi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah menjadi bahan pemberitaan utama di berbagai media. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kepala daerah paling banyak ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Dari kurun waktu 2017-2018, terdapat tujuh kepala daerah tingkat II yang ditangkap secara OTT. Hal ini tidak hanya berdampak pada citra dan reputasi pemerintahan daerah, melainkan juga berpengaruh pada pelayanan publik, serta memperoleh liputan media yang luas dan perhatian publik. Situasi ini ditambah dengan terjadinya OTT terhadap bupati dan wali kota yang relatif mendadak, merupakan sebuah krisis bagi pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Humas pemerintahan daerah berperan penting dalam menjalankan manajemen krisis, khususnya dalam aspek komunikasi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam menjalankan manajemen krisis atas kasus OTT terhadap kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode multiple case study, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa humas pemda kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam melakukan manajemen krisis dibagi dalam tiga tahapan, yaitu pre crisis, crisis event, dan post crisis. Tahapan pre crisis terdiri atas humas pemda tidak mengetahui isu atau informasi tentang OTT, rutin melakukan monitoring pemberitaan tentang pemda, tidak terdapat SOP manajemen krisis, tidak pernah diselenggarakan training manajemen krisis, dan pihak yang membuat strategi manajemen krisis adalah kepala daerah atau yang mewakili. Kemudian, didiskusikan dengan SKPD terkait. Selanjutnya, tahapan crisis event dengan menyampaikan informasi mengenai pemerintahan daerah, menyediakan banyak saluran komunikasi dan melakukan media relations, serta membuat konferensi pers. Pernyataan humas pada pemberitaan di media terkait OTT paling banyak termasuk dalam kategori defeasibility dan corrective action. Pada tahapan post crisis berupa evaluasi pada citra pemerintahan daerah, pemberitaan media, dan hubungan dengan stakeholders. Kejadian ini menjadi pembelajaran baru bagi humas pemda dalam manajemen krisis (renewal). Serta, terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembalikan citra pemerintahan daerah (recovery).

English Abstract

Corruption is a phenomenon that continues to occur in Indonesia. In recent years, Hand Arrest Operation (called as OTT in Indonesia) conducted by the Corruption Eradication Commission (called as KPK in Indonesia) to regional heads has become the headline of news in various media. East Java became the province with the most regional heads arrested by the KPK for corruption. From the period of 2017-2018, there were seven heads of level II who were arrested by OTT. This not only impacts on the image and reputation of local government, but also affects public services, and receives extensive media coverage and public attention. This situation coupled with the relatively sudden occurrence of OTT on regents and mayors can be identified as a crisis for district and city governments that can have an impact on declining public trust. Government public relations plays an important role in crisis management, especially in the aspect of crisis communication. This study aims to describe the performance of government public relations in the district and city of East Java in doing crisis management of the OTT case in the regional head. This research is a qualitative descriptive study with multiple case study methods and uses data collection techniques through interviews and documentation. Based on the research, the results show that the public relations of regency and city governments in East Java doing crisis management are divided into three stages, namely pre-crisis, crisis event, and post-crisis. The pre-crisis stage consists of regional government public relations not knowing issues or information about OTT, regularly monitoring media especially news about local governments, there is no crisis management plan, crisis management training has never been held, and the figure that makes the crisis management strategy/plan is the regional head or representative. Then, it is discussed with the related SKPD. Furthermore, the stage of the crisis event doing by conveying information about local government, providing many channels of communication and conducting media relations, as well as holding press conferences. Public relations statements on media reports related to OTT are mostly included in the category of defeasibility and corrective action. At the post-crisis stage, it will be in the form of evaluating the image of the regional government, media reporting, and relations with stakeholders. This incident is new learning for local government public relations in crisis management (renewal). Also, there are several strategies implemented to restore the image of local government (recovery).

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FISIP/2019/833/051908251
Uncontrolled Keywords:	humas pemerintahan, manajemen krisis, krisis, korupsi, OTT, government public relations, crisis management, crisis, corruption, hand arrest operation
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 659 Advertising and public relations > 659.2 Public relations
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	17 Oct 2020 14:20
Last Modified:	27 Jun 2022 07:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174494

Text Arini Dina Yasmin (2).pdf Download (6MB)

Actions (login required)

View Item