Mahendro, Satrio Dimas (2019) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mendorong Ease Of Doing Business Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Awal mula Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta berawal dari pemikiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2014, Ir. H. Joko Widodo, yang memiliki pemikiran untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diaskes rnasarakat. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi kala itu berharap ada suatu badan yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit. Badan Pelayanan Terpadu Satu adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Januari 2017, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya PTSP juga sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang -Ease of Doing Business", yang mengupayakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PTSP di DKI Jakarta dalam rangka mendorong Ease of Doing Business. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini data yang didapatkan dari dua jenis sumber yaitu data primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian menuniukkan bahwa ada dua indikator of Doing Business Nang dijadikan perhitungan penilaian HAM di Jakarta yaitu Shilling a busme.s,s dan Dealing with •onsfru•lion permils. 13Awa stakeholder terkait Euse of Doing Business sudah melakffium upaya perbaikan peritinan dan non peritinan di DK1 Jakarta. Tempi masih hanyak permasalahan dan kelemahan dalam mendorong Ease al Doing Business di DK1 Jakarta. Permasalahan pertatna, sistem layanan terintegrasi JakEvo dan OSS belum berjalan dengan balk. Permasalahan kedua, adalah Retbrmasi kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah cepat dengan negara lain. Ketiga, Sosialiasi Ease of Doing Business yang masih kurang sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang masih belum paham.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/906/051909485 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ease of Doing Business, Provinsi DK1 Jakarta. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.6 Policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:37 |
| Last Modified: | 05 Aug 2020 07:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174398 |
Actions (login required)
 |
View Item |