Afifudin, Mohammad Azhar Tito (2019) Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan judul tersebut karena adanya permasalahan dalam Permenaker No 18 Tahun 2018 yang timbul ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, pasal 7 undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan meliputi sebelum berkerja, selama berkerja dan setelah berkerja. Dan dalam dalam isi undang-undang tersebut selama berkerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak menyebutkan bahwa undang-undang PPMI tersebut adanya perlindungan atas jaminan sosial. Dalam pasal 29 angka (5) undang-undang PPMI tentang jaminan sosial dan kemudian termuat di dalam peraturan menteri ketenagakerjaan, yang isi jaminan sosialnya hanya memuat perlindungan sebelum berkerja saja. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dirumuskan oleh penulis ialah bagaimana kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 29 angka (5) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencerminkan kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang terkait, dan bahan hukum tersier yaitu Kamus-kamus yang terkait. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 29tidak mencerminkan kepastian hukum jaminan sosial pekerja Indonesia. Sehingga wujud kepastian hukum denga dipastikannya dengan keberadaan Coordiation of Benefit (CoB). Untuk resiko yang termuat dalam jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau swasta. Manfaat koordnasi merupakan proses dua atau lebih penganggung yang menanggung orang yang sama untun benefit asuransi kesehatan yang sama
English Abstract
The background for the selection of the title is due to problems in Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2018 which arise from legal uncertainty. In this case, Article 7 of Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI) states that it includes before work, during work and after work. And in the contents of the law as long as the work of Indonesian Migrant Workers (PMI) does not mention that the PPMI law has social security protection. In article 29 point (5) of the PPMI law on social security and then contained in the regulation of the minister of manpower, the contents of social security only contain protection before working. Based on the background above the problem formulated by the author is how the legal certainty of the social security arrangements of Indonesian migrant workers after Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers reflecting legal certainty? This research is legal research using the Legislative approach and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely related literature, and tertiary legal materials, namely related dictionaries. Legal material analysis techniques use grammatical interpretations and systematic interpretations. From the above discussion it can be concluded that, the legal certainty of the social security arrangements of Indonesian migrant workers after Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers article 29 does not reflect the certainty of the social security law of Indonesian workers. So that the form of legal certainty is ensured by the existence of Coordion of Benefit (CoB). For risks contained in social security, BPJS Employment can work with government or private institutions. The benefits of coordination are the process of two or more bearers who bear the same person for the same health insurance benefits.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/279/051908398 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.02 Government-sponsored insurance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 06 Jul 2020 18:19 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 06:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174310 |
Actions (login required)
 |
View Item |