Hasiani, Sarah (2019) Keterlibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita lindungi keberadaannya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konstitusi Indonesia dan konvensi Hak-hak anak mengatur telah mengatur mengenai hak asasi anak. Didalamnya, terdapat hak-hak anak yang dilindungi yaitu hak untuk tetap hidup, bertumbuh, dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan yang mengancam kehidupan mereka dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah penerus generasi bangsa yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini Pasal 15 Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak untuk perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik (dalam hal ini kegiatan kampanye). Keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye politik, bertentangan dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara khusus anak yang dimaksud dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah anak yang belum memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah.. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 248 kasus penyalahgunaan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014. Pemerintah dan pemangku politik di Indonesia, seharusnya menciptakan desain edukasi pemilihan umum yang baik untuk anak, karena kita harus mengingat bahwa anak adalah seseorang yang sama dengan kita orang dewasa, hanya perbedaannya belum mencapai umur dewasanya saja. Anak yang tidak mendapat perlindungan ini akan membawa efek buruk bagi yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak. Permasalahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye dan hambatan apa yang dihadapi dan bagaimana upaya KPAI dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Keterlibatan KPAI dalam kegiatan kampanye yang melibatkan anak 1) memberikan sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggara Pemilu,partai politik, dan peserta Pemilu; 2) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye; 3) evaluasi terhadap pelanggaran keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye. Hambatan yang dihadapi KPAI: 1) struktur kelembagaan KPAI yang kurang memadai; 2) kurangnya SDM di tubuh KPAI dan KPAD; 3) isu perlindungan anak belum jadi perhatian yang serius; 4) model kampanye masih memanfaatkan massa sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kampanye; 5) tingkat kesadaran orangtua masih kurang.
English Abstract
Children are a gift from God Almighty, which we must always protect because of the inherent dignity, dignity, and rights as human beings that must be upheld. Indonesian constitution and convention Children's rights regulate have regulated children's rights. In it, there are protected children's rights, namely the right to stay alive, grow and develop, the right to participate, has the right to protection from acts of violence that threaten their lives and discrimination. Child Protection is the protection of important parts of social life, nation, and state, because children are the successors of the generation of people who are expected to have a better life than the current generation Article 15 Letter a Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection states that every child has the right for protection from abuse in political activities (in this case campaign activities). The involvement of minors in political campaigns, contrary to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, specifically children referred to in the supervision of the implementation of elections are children who do not have the right to vote in elections, namely those who are not yet 17 years old or unmarried. According to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), there are 248 cases of child abuse in campaign activities carried out by political parties in the General Elections (Elections) in 2014. The government and political stakeholders in Indonesia, should create a good educational design for children, because we must remember that a child is someone who is the same as us adults, only the difference has not reached the adult age. Children who do not receive this protection will have an adverse effect on those who respect the best interests of the child, respect the views of the child and support the child's survival. The legal problems taken in this study are how the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) is involved in providing legal protection related to campaign activities involving children and what obstacles are faced and how KPAI's efforts address campaign activities involving children. Based on the discussion, it can be concluded that: The involvement of KPAI in campaign activities involving children 1) provides information to the public, election organizers, political parties, and election participants; 2) carry out monitoring and supervision of children's involvement in campaign activities; 3) evaluation of violations of children's involvement in campaign activities. Obstacles faced by KPAI: 1) inadequate KPAI institutional structure; 2) lack of human resources in the body of KPAI and KPAD; 3) the issue of child protection has not been a serious concern; 4) the campaign model still uses mass as a measure of the success of a campaign; 5) parental awareness is still lacking.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/280/051908399 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.013 Capacity and status of persons > 346.013 5 Minors |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 06 Jul 2020 17:34 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174305 |
Actions (login required)
 |
View Item |