Aji, Alamsyah Pratama (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pompa Bensin Mini (Studi Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa keakuratan ukuran/takaran merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan takaran salah satunya adalah kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis dan memberikan jawaban atas efektivitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat. Kegiatan jual beli BBM kepada konsumen dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyalur. Akan tetapi penyalur yang ada belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di wilayah pelosok. Dikarenakan hal tersebut beberapa masyarakat berinisiatif untuk menjual kembali BBM yang dibeli dari penyalur. Penjualan kembali BBM tersebut biasa dilakukan dengan menggunakan botol, atau menggunakan peralatan pompa bensin mini. Akan tetapi peralatan pompa bensin mini yang digunakan dalam pelaksanaannya belum pernah dilakukan uji tera oleh badan metrologi. Hal ini tentu dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli BBM di pompa bensin mini di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pasal 8 ayat (1) huruf C UUPK belum dapat berjalan secara efektif. Dikarenakan para pelaku usaha diketahui dalam melakukan kegiatan usaha jual beli BBM tidak pernah melakukan uji tera pada peralatan pompa bensin mini yang digunakan. Sedangkan dari Dinas Perdagangan Kota Malang tidak dapat melakukan uji tera dikarenakan tidak ada payung hukum yang mengatur.
English Abstract
Article 8 paragraph (1) letter C of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK) states that business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that are not in accordance with the size, quantity, quantity and quantity in a matter of according to the actual size. Based on the provisions of the above article, it can be seen that the accuracy of size / measure is very important in buying and selling activities. Buying and selling activities that are related to the measurement, one of which is buying and selling oil fuels (hereinafter referred to as BBM). In this study the type of research used is a type of empirical legal research, using sociological juridical research that analyzes and provides answers to the work of all legal structures that are directly implemented in the community. The activity of buying and selling gasoline to consumers is carried out by the distributor. However, existing suppliers cannot reach all levels of society, especially those in remote areas. Because of this, some people took the initiative to resell the fuel purchased from suppliers. The resale of gasoline is usually done by using bottles, or using mini gas station equipment. However, mini gas pump equipment used in its implementation has never been carried out by a metrology body. This certainly can potentially lead to losses for consumers. Therefore, the authors in this study wanted to analyze how legal protection for fuel consumers who buy fuel at mini gas stations in Lowokwaru District, Malang City. Based on the results of the study it can be seen that the implementation of article 8 paragraph (1) letter C UUPK has not been able to run effectively. Because business people are known to do business in buying and selling gasoline, they have never carried out tera tests on mini gas station equipment used. Whereas from the Malang City Department of Trade, the test cannot be carried out because there is no legal protection governing.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/276/051908395 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jul 2020 05:26 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174267 |
Actions (login required)
 |
View Item |