Wijaya, Dian (2018) Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bojonegoro). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan e-government dalam pelayanan publik di Indonesia dan perkembangan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat di lingkungan pemerintahan (e-government). Implementasi pemerintahan elektronik (e-government) diharapkan dapat mendorong sistem penyelenggaraan negara yang lebih efektif, efisien, serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, utamanya pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: a) penerapan e – government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; b) kendala - kendala hasil penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; c) Model rekomendasi e-government yang ideal untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan ini akan memudahkan interpretasi temuan data yang ada, terutama data pelaksanaan penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro. Fokus dari penelitian ini adalah a) Penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; b) Kendala – kendala penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ; c) Model existing dan rekomendasi e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ini pada proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum optimal dikarenakan adanya kendala – kendala yang timbul dalam penerapan baik kendala teknis maupun non teknis. Kendala teknis meliputi: masih buruknya dukungan infrastruktur jaringan telekomunikasi, belum semua aspek layanan on line diberikan dan terbatasnya dukungan hardware dan software pendukung. Sedangkan kendala non teknis meliputi: rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola layanan egovernment, lemahnya upaya perubahan manajemen serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Pengembangan e-government di Kabupaten Bojonegoro perlu ditingkatkan dengan konsep dan layanan berbasis mobil government. Dengan kondisi APBD yang memadai membuat Kabupaten Bojonegoro mampu mengembangkan pelayanan e-government atau layanan pemerintah berbasis ICT. Penggunaan mobil government direkomendasikan terkait dengan kondisi geografis dan sebaran warga Kabupaten Bojonegoro yang kompleks di 28 wilayah kecamatan. Diharapkan di masa depan penerapan implementasi pelayanan e-government dapat lebih tepat sasaran lagi. Terhindar dari pemborosan biaya dan bahkan dapat dengan tepat memetakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diinginkan.
English Abstract
This research is motivated by the implementation of e-government in public services in Indonesia and the development of the use of Information and Communication Technology which is very rapid in the government (e-government) environment. The implementation of electronic government (e-government) is expected to encourage a more effective, efficient state administration system, as well as foster increased public trust in services provided by the government, especially in Population And Civil Registry Office in Bojonegoro. The purpose of this study was to describe and analyze: a) the implementation of e-government in Population And Civil Registry Office in Bojonegoro; b) constraints resulting from the implementation of e-government in Population And Civil Registry Office in Bojonegoro; c) The ideal e-government recommendation model for population administration services at the Population And Civil Registry Office in Bojonegoro.To achieve the objectives of the study, researchers used this type of qualitative research. The qualitative approach used will facilitate the interpretation of existing data findings, especially data on the implementation of e-government in Population And Civil Registry Office in Bojonegoro. The focus of this research is a) Application of e-government in population administration services at the Bojonegoro Population And Civil Registry Office in Bojonegoro; b) Constraints - constraints on the implementation of egovernment in population administration services at Population And Civil Registry Office in Bojonegoro; c) Existing models and e-government recommendations in population administration services at Population And Civil Registry Office in Bojonegoro. The results showed that the implementation of e-government in improving the quality of public services in this case in the process of population administration services in the Population And Civil Registry Office in Bojonegoro Regency was well underway but still not optimal due to the constraints arising in the application of both technical and non technical. Technical constraints include: poor telecommunications network infrastructure support, not all aspects of on line services are provided and limited support for hardware and software support. While non-technical constraints include: low quality and quantity of e-government service management human resources, weak management change efforts and low public participation. The development of e-government in Bojonegoro Regency needs to be improved with the concept of car-based government services. With adequate budget conditions, Bojonegoro Regency is able to develop e-government services or ICT-based government services. The use of government cars is recommended related to the geographical conditions and distribution of residents of the complex Bojonegoro Regency in 28 sub-districts. It is expected that in the future the implementation of e-government services can be more targeted. Avoid waste of costs and can even precisely map the improvement of the public services desired.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/351.1/WIJ/p/2018/061811893 |
| Uncontrolled Keywords: | PUBLIC ADMINISTRATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration > 351.1 Administration in areas, regions, places in general |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 Sep 2019 07:16 |
| Last Modified: | 06 Sep 2019 07:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172478 |
Actions (login required)
 |
View Item |