Hidayati, Baiq Husnul (2018) Pengenaan PPh Dan BPHTB Pada PPJB Yang Menimbulkan Ketidakadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pada bulan Agustus 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara otomatis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga harus dikenakan karena keduanya merupakan pajak jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Peraturan Perintah yang baru ini telah menimbulkan banyak kritikan dari masyarakat karena dirasa kurang adil bagi wajib pajak dan menghambat proses jual beli atau pengalihan hak atas tanah. Peraturan pajak yang diterapkan kepada masyarakat haruslah memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip pajak yang baik agar pajak yang dikenakan adil terhadap seluruh rakyat dan tidak menimbulkan keresahan dalam penerapannya. Adam Smith dalam bukunya “Wealth of Nation” memberikan pedoman dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pajak supaya memenuhi syarat keadilan dan berperikemanusiaan. Suatu perundang-undangan harus memenuhi empat syarat sebagai berikut: Equality and Equity, Certainty, Convenience of Payment, danEconomic of Collection. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Concept approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh dan BPHTB pada PPJB tidak menerapkan asas-asas pengenaan pajak yang baik. Tidak diterapkannya asas Equality atau persamaan dalam pengenaan pajak jual beli ini karena pajak yang sudah disetor tidak bisa ditarik kembali (restitusi) apabila transaksi jual beli batal disebabkan oleh force majeure. Sistem pemungutan pajaknya adalah voorhefing atau sistem fiktif, sistem ini dianggap kurang adil karena pajak yang dipungut diawal sebelum terjadi perpindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dan tidak berdasarkan nilai transaksi jual beli yang riil atau nyata, artinya asas Equity atau keadilan tidak ada. Sistem verifikasi pajak juga tidak singkron dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment karena pada prakteknya harga obyek pajak ditentukan oleh petugas pajak bukan oleh wajib pajak, artinya sistem ini secara praktek menggunakan Official Assessment. Hal ini menunjukkan adanya ketidak kepastian hukum, atau asas Certainty tidak diterapkan. Sistem verifikasi pajak juga berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama selain kontraproduktif juga menyebabkan ketidak nyamanan pada wajib pajak artinya asas Convenient of Payment tidak diterapkan.
English Abstract
One of the ways governments do to increase state revenues is to increase income from the tax sector. In August 2016 the government issued Government Regulation No. 34 year 2016 about Income Tax from Acquisition Cost to Land and Building Rights Income, and Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Buildings and its amendments. With the imposition of Income Tax (PPh) on the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) automatically the tax on Acquisition Cost to Land and Building Rights (BPHTB) must also be imposed as both is a sale and purchase tax on land and building. This new law has caused much criticism from the public because it is considered unfair to taxpayers and hampered the process of buying and selling or transfer of land rights. The tax regulation applied to the public must meet the principles of good taxes so that taxes imposed fairly on all people and do not cause restlessness in its application. Adam Smith in his book "Wealth of Nation" provides guidance in the framework of drafting tax legislation in order to meet justice and humanity requirements. A constitution must meet the following four conditions: Equality and Equity, Certainty, Convenience of Payment, and Economic of Collection. This study uses normative juridical research method using statutory approach (Approach approach) and concept approach (Concept approach). The results of this study indicate that the imposition of PPh and BPHTB on PPJB does not apply good taxation principles. Lack of application of Equality principle or equation in the taxation of sale and purchase because the paid tax cannot be withdrawn (restitution) if the sale and purchase transaction is canceled due to force majeure. Tax collection system is voorhefing or fictitious system, this system is considered unfair because the tax collected at the beginning before the transfer of rights of land and building and not based on the real value of sale transactions, meaning Equity or equity does not exist. The tax verification system is also not synchronized with the Self Assessment tax collection system because in practice the price of the tax object is determined by the tax officer not by the taxpayer, meaning that the system is practically using Official Assessment. This indicates a lack of legal certainty, or Certainty's principle is not applied. Tax verification system is also convoluted and takes a long time in addition to counterproductive also causing inconvenience to the taxpayer means that the Convenient of Payment principle is not applied.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.052 044/HID/p/2018/041809887 |
| Uncontrolled Keywords: | INCOME TAX--LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.052 Income tax > 343.052 044 Preparation of returns |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Sep 2019 07:38 |
| Last Modified: | 05 Sep 2019 07:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172438 |
Actions (login required)
 |
View Item |