Kautsar, Ervan (2019) Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Semakin sedikitnya pekerjaan di sektor formal membuat sebagian besar masyarakat beralih untuk bekerja di sektor informal, salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima di perkotaan besar seperti Jakarta, semakin hari jumlahnya kian menambah. Jumlah PKL yang semakin menambah tidak sebanding dengan jumlah kios untuk PKL berjualan menyebabkan para PKL memilih untuk berjualan di tepi-tepi jalan dan trotoar. Untuk mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) demi terciptanya ketertiban umum, Pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam implementasinya, kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih dinilai belum berhasil. Solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKL, karena masih banyak PKL yang mengganggu keterbitan lalu lintas. Para pedagang tidak atau kurang dilibatkan secara aktif sehingga upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat sasaran. Peran serta atau partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam penanganan masalah PKL. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemetaan ke belakang pilihan publik (public choice) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang yang meliputi Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan, Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standart kinerja ke organisasi pelaksana, Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai, Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana serta Faktor Pendukung dan Penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, pedoman observasi, dan perangkat penunjang yang bisa digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode analisis kritis yang dikemukakan oleh Hamad. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, hal tersebut didasari dengan dilaksanakannya proses pemetaan ke belakang terhadap pengaturan pedagang kaki lima yang diajukan peneliti pada fokus penelitian. Walaupun sudah cukup baik dalam menata PKL, namun pada penerapan pilihan publiknya Pemerintah masih menggunakan pendekatan implementasi top-down dimana Pemerintah masih dominan dalam melakukan implementasi. Pemerintah belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses formulasi kebijakannya. Masyarakat hanya dilibatkan pada saat proses implementasinya saja. Walaupun kinerja dari Pemerintah dalam menata PKL cukup baik, namun dari masyarakat sendiri belum puas karena mereka belum dilibatkan secara keseluruhan dalam proses formulasi kebijakan.
English Abstract
The fewer jobs in the formal sector make most people switch to work in the informal sector, one of which is hawkers. Hawkers in large cities such as Jakarta, the number of days is increasing. The number of hawkers who are increasingly adding is not proportional to the number of kiosks for hawkers selling, causing hawkers to choose to sell on the edges of roads and sidewalks. To manage hawkers in order to create public order, the Government made a policy set out in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 10 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Hawkers. In its implementation, the Government's policies are still considered unsuccessful. The solutions offered by the Government do not have a significant impact on the development of hawkers, because there are still many hawkers who interfere with the traffic constraints. Traders are not or are not actively involved so that efforts to handle hawkers are not on target. Participation or participation of all parties is highly expected in handling hawkers' problems. This research is using descriptively of qualitative approach it’s determines to describe the process of mapping the back of public choice made by the DKI Jakarta Provincial Government towards the regulation of street vendors in Tanah Abang Market which includes clear tasks and objectives that accurately reflect the intent from the policy, the management plan that allocates tasks and performance standards to the implementing organization, measures the performance of the implementing organization that are assessed with the objectives to be achieved, the control management system and social sanctions to maintain implementing accountability as well as supporting and inhibiting factors behind the public choice mapping process by the DKI Jakarta Provincial Government towards regulating street vendors in Tanah Abang Market. The source data that is being used is primary and secondary data. The Technique of collecting the data is through observation, interviews, and documentation. The instrument of the research consists of interview guid, field notes, observation guid, and supporting devices that could be used when researcher does the observation in the field. In analyzing research data, researchers refer to the critical analysis method proposed by Hamad. Based on the research, the mapping process behind the public choice made by the DKI Jakarta Provincial Government was already quite good, this was based on the implementation of a backward mapping process on street vendor arrangements proposed by researchers at the focus of the research. Although it has been quite good in managing hawkers, but in the application of its public choices the Government still uses a top-down implementation approach where the Government is still dominant in implementing. The government has not involved the community as a whole in its policy formulation process. The community is only involved during the implementation process. Although the performance of the Government in organizing hawkers is quite good, the community itself is not satisfied because they have not been involved as a whole in the policy formulation process.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/259/051906207 |
| Uncontrolled Keywords: | Pilihan Publik, Implementasi, Pedagang Kaki Lima-Public Choice, Implementation, Hawkers. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng Moelyono |
| Date Deposited: | 04 Nov 2020 11:49 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172368 |
Preview |
Text
Ervan Kautsar.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |