Fikriyah, Uswatul (2018) Efektifitas Penyelenggaraan Pendidkan Bagi Penyandang Disabilitas Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Kota Malang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai penganti dari Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang dirasa tidak sesuai dengan perspektik Hak Asasi Manusia dikarenakan materi muatan yang terkandung dalam undang- undang ini masih bersifat charity based (belas kasihan) mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan tinggi untuk memiliki Unit Laynan Disabilitas di dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43. Namun semenjak disahkannya undang- undang ini belum ada peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang belum mempunyai Unit Layanan Disabilitas. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang mengapa penyelengaraan pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang belum melaksanakan secara optimal dalam memberikan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan Apa faktor penghambat belum optimalnya perguruan tinggi di kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian sosiologis atau penelitian hukum empiris (empirical law reserach) dengan menggunakan pendekatan perilaku (behavioral approach) dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Brawijaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Negeri Malang. tekhnik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang selanjutnya dilakukan interpretasi dan penafsiran data dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas di beberapa perguruan tinggi di Kota Malang masih terlihat belum efektif meskipun telah dilaksanakan dengan baik di Universitas Brawijaya melaui satu unit layanan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) UB, sedangkan di Universitas Negeri Malang belum mempunyai satu unit Layanan Disabilitas hanya terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa bernama GEMPITA (Gerakan Peduli Inklusi dan Disabilitas) yang baru saja didirikan. Sedangkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum terdapat Unit Layanan Disabilitas. Faktor penyebab masih belum efektifnya pnyelengaraan pendidikan di beberapa perguruan tinggi di kota Malang diantaranya adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaanya. Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dengan adanya responsibilitas dalam menanggapi amanah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta melakukan penguatan terhadap fungsi pemerintah sebagai Policy Making dan Policy Executing yang meliputi Planning, Organizing, Directing, Coordinating, dan Controling of Government
English Abstract
The enactment of Act Number 8 of 2016 on the Disabled as an amendment of Law Number 4 of 1997 on the Disabled, regarded irrelevant to the perspective of Human Rights because the substance in the law is just charity based, has obliged educational institutions to have their own units of services for the disabled as regulated in Article 42 and 43. However, since the enactment of this Act, there has not been further regulation regarding the mechanism of sanction imposition for educational institutions having no unit of services for the disabled. This research is more focused on why has not the implementation of education specialised for the disabled been optimal and what factors impede the implementation. This is categorised as a sociological research or empirical law research with behavioural and qualitative approaches. The research took place in Universitas Brawijaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, and Universitas Negeri Malang. The data obtained was analysed by means of qualitative descriptive method before it was interpreted. The interpretation referred to the theories related to the issue that was observed in this research. The research result shows that the implementation of education specialised for the disabled has not been effective in several universities in Malang. However, some universities like Brawijaya have attempted to tackle this issue by having a Study Centre for Services for the Disabled (PSLD) UB, while Universitas Negeri Malang has not had any unit regarding services for the disabled but there is a movement called GEMPITA formed to care inclusion and disability-related issues. There are several factors responsible for the lack of the implementation such as law, law enforcers, facilities and infrastructures, and lack of participation of society in the implementation. Therefore, response to Act Number 8 of 2016 needs to be given in addition to the enforcement of governmental function as a policy making and policy executor which involves planning, organising, directing, coordinating, and controlling government.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/371.91/FIK/2018/e/041900469 |
| Uncontrolled Keywords: | PEOPLE WITH DISABILITIES--EDUCATION (HIGHER), LAWS AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 371 Schools and their activities; special education > 371.9 Special education > 371.91 Students with physical disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Sep 2019 07:53 |
| Last Modified: | 03 Sep 2019 07:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172344 |
Actions (login required)
 |
View Item |