Nusantoro, Brian Aji (2019) Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Eskpor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Barang larangan dan pembatasan adalah barang yang peredarannya dibatasi. Hal ini, membuat adanya pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia. Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan institusi yang memiliki kewenangan salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang mempunyai tugas dalam mengawasi kegiatan impor barang kiriman pos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMK 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, mengetahui tindakan-tindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam menangani barang larangan dan pembatasan, mengetahui hambatan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam implementasi PMK 224/PMK.04/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu implementasi PMK 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan dan mengetahui proses penanganan terhadap barang larangan dan pembatasan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mulai dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penyimpulan data yang telah diteliti. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa KPPBC TMC Malang dalam melakukan pengawasan terhadap barang kiriman pos menggunakan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan penjaluran barang. Implementasi PMK 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan telah sesuai. Proses penanganan terhadap barang larangan dan pembatasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Selain itu, ada beberapa hambatan internal dan eksternal dalam melaksanakan pengawasan barang larangan dan pembatasan. Faktor internal tersebuat ialah sumber daya manusia dari petugas KPPBC TMC Malang kurang seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan dan sarana prasana yang kurang memadai dalam melakukan pengawasan barang. Faktor eksternal ialah kurangnya pemahaman PMK 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan dan peraturan titipan yang kurang spesifik.
English Abstract
The prohibitive and restriction goods mean goods which its circulation is restricted. It demands the monitoring towards imported goods to Indonesia. The Directorate General of Customs and Excise is Indonesian government agency that one of its authorities is monitoring which is conducted by Department of Monitoring and Service of Customs and Excise Medium Type at Malang in order to monitor the import activity of goods through postal shipment. This study aimed to find out the implementation of PMK 224/PMK.04/2015 related to Monitoring towards Imported or Exported Prohibitive and/or Restriction Goods, the handling process towards prohibitive and restriction goods that is done by KPPBC Excise Medium Type at Malang, and the barriers of KPPBC Excise Medium Type at Malang in implementing PMK 224/PMK.04/2015. This study belongs to descriptive reserach through qualitative approach. This study focuses on o the implementation of PMK 224/PMK.04/2015 related to Monitoring towards Imported or Exported Prohibitive and/or Restriction Goods and find out the process of its handling. The data were collected through observation, interview and also documentation. The method of analysis that was done by the researcher is obtaining the data, reducing the collected data, presenting the data, and concluding the studied data. The result of the study shows KPPBC TMC Malang does monitoring towards postal shipment goods through document research, goods physical checking, and goods categorization. The implementation PMK 224/PMK.04/2015 related to Monitoring towards Imported or Exported Prohibitive and/or Restriction Goods is appropriate. The handling process towards the lartas goods is in line with Finance Ministry Regulation Number 62/PMK.02/2011 related to Settlement towards Non Authority Goods, The Country’s Authority Goods, and The Country’s Claimed Goods. Moreover, there are some obstacles while monitoring the lartas goods. The internal factor relates to the human resource number of KPPBC TMC staff that are imbalance with the obligations which are done and less adequate facilities in order to do monitoring. The external factor is lack of knowledge in term of PMK 224/PMK.04/2015 related to Monitoring towards Imported or Exported Prohibitive and/or Restriction Goods and unspecific entrusted goods regulation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/502/051906558 |
| Uncontrolled Keywords: | Postal Shipment Goods, PMK 224/PMK.04/2015, Monitoring, Handling Process of Prohibitive and Restriction Goods |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes > 336.243 Corporate income taxes > 336.26 Customs (Tariff) > 336.264 Import taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 06 Nov 2020 17:53 |
| Last Modified: | 06 Nov 2020 17:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172303 |
Actions (login required)
 |
View Item |