Hadaningputri, Lazera Zahnasfitri (2019) Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pada Sektor Perikanan (Studi Pada TPI PPN Prigi Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan bentuk asas desentralisasi bahwa setiap daerah diberi wewenang dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Sebagai kota yang memiliki garis pantai yang cukup luas yang berada di wilayah pantai selatan Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek memiliki keunggulan apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yakni memiliki wewenang atas pengenaan pungutan retribusi pada sektor perikanan dengan fokus kepada retribusi tempat pelelangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI PPN Prigi Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi TPI dengan melihat upaya retribusi, hasil guna (efektivitas), daya guna (efisiensi). Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan mulai dari pengambilan data, penyederhanaan hasil data yang diperoleh, penyajian data, analisis dan interpretasi data, sampai dengan tahap penyimpulan hasil penelitian yang telah diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi di TPI PPN Prigi belum optimal. Upaya retribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah berupa peraturan daerah masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu tidak adanya lelang murni yang melibatkan pihak TPI secara langsung dikarenakan UPTD TPI PPN Prigi tidak mempunyai modal. Sistem rantai dingin penanganan ikan masih belum terjaga dengan baik menyebabkan kualitas ikan menurun dan nilai jual ikan juga menurun, sehingga berpengaruh dengan pemungutan retribusi TPI. Besarnya tarif retribusi tidak sesuai dengan peraturan daerah dibuktikan dengan penentuan sendiri dari wajib retribusi dan pemungutan retribusi terhadap wajib retribusi juga berbeda antara nelayan dan bakul yang seharusnya sama. Tidak adanya persyaratan yang ketat untuk dapat menjualbelikan ikan di TPI menyebabkan semua orang bebas masuk dan memunculkan sistem bagi hasil (Esekan) antara pemilik ikan dengan ABK, sehingga pihak TPI sulit untuk melakukan pengontrolan. Sanksi-sanksi yang ada belum diterapkan bagi yang melanggar. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 47,4%, tahun 2015 60,5%, tahun 2016 34,9%, tahun 2017 54,3%, dengan interpretasi tidak efektif dan tahun 2018 103,1% dengan interpretasi efektif. Tingkat efisiensi pada tahun 2016 103,3%, tahun 2017 158,4%, dan tahun 2018 37,6% dengan interpretasi tidak efisien.
English Abstract
Retribution is one source of local revenue (PAD) and is a basic form of decentralization that each region is given the authority to manage the finances of their respective regions. As a city that has a fairly wide coastline located in the southern coast of East Java, Trenggalek Regency has an advantage when compared to other regions, which has the authority to impose levy fees on the fisheries sector with a focus on levees at auction sites. The purpose of this research was to find out and analyze how the implementation of the collection of levies on the place of the fish auction in TPI PPN Prigi Trenggalek Regency. The type of research used is descriptive research. The focus of the research is the implementation of TPI levy collection by looking at retribution efforts, results of use (effectiveness), usability (efficiency). Data collection, researchers used observation, interview, and documentation techniques. Data analysis methods carried out starting from data collection, simplifying the results of data obtained, presenting data, analysis, and interpretation of data, to the conclusion of the research results that have been studied. The results of this research indicate that the implementation of levies collection at Prigi PPN TPI has not been optimal. The retribution efforts that have been made by the regional government in the form of regional regulations have not yet been carried out in accordance with existing provisions, namely the absence of pure auctions involving the TPI directly because the Prigi PPPT TPI of Prigi has no capital. The cold chain system handling fish is still not well maintained, causing the quality of fish to decline and the fish selling value also decreasing, so that it influences the collection of TPI levies. The amount of the levy rate not in accordance with regional regulations is proven by the self-determination of the mandatory levies and the collection of levies on the mandatory levies that also differ between fishermen and baskets which should be the same. The absence of strict requirements to be able to sell fish in TPI caused everyone to freely enter and bring up a profit-sharing system (Esekan) between fish owners and ABK, so TPI was difficult to control. Existing sanctions have not been applied for those who violate. The level of effectiveness in 2014 was 47.4%, in 2015 was 60.5%, in 2016 was 34.9%, in 2017 was 54.3%, with ineffective interpretations and 2018 was 103.1% with effective interpretations. The level of efficiency in 2016 was 103.3%, in 2017 was 158.4%, and in 2018 was 37.6% with inefficient interpretation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/420/051906435 |
| Uncontrolled Keywords: | Retribusi, Upaya, Efektivitas, Efisiensi, Sektor Perikanan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes > 336.243 Corporate income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Oct 2020 08:49 |
| Last Modified: | 31 Oct 2020 08:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172107 |
Actions (login required)
 |
View Item |