Zahnia, I Firda (2018) Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam Pencatatan Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam Pencatatan Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan penulisan tesis ini ialah mengkaji serta menganalisis peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan dalam memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta menganalisis kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik dua rumusan permasalahan. Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah (1) apakah peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia ? dan (2) bagaimana kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undangundang (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan tidak mencerminkan prinsip perlindungan hukum bagi penghayat Sunda Wiwitan karena perlindungan dalam aturan tersebut hanya terbatas pada kepercayaan yang telah terdaftar dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila dikaji dalam perspektif hak asasi manusia maka aturan tersebut tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi serta universalitas hak asasi manusia. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan bagi kelompok penghayat, pemerintah mengaturnya melalui Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga eksistensi aliran kepercayaan semakin mendapatkan legitimasi. Meskipun demikian, penghayat Sunda Wiwitan tetap terhalang oleh syarat administrasi dalam melakukan pencatatan perkawinan.
English Abstract
This thesis aimed to review the government regulations of marriage requirements and procedures of the Sunda Wiwitan native-faith believers based on the principles of legal protection and to analyse the legal certainty of the marriage recording. The statements of problems are: (1) from the perspective of human rights, has the government regulations of marriage requirements and procedures of the Sunda Wiwitan believers complied with the principles of legal protection? and (2) How is the legal certainty of the marriage recording? This study was conducted through normative-juridical method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings showed that the government regulations did not comply with the principles of legal protection on Sunda Wiwitan believers since the protection only covers those whose beliefs are approved by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. From the perspective of human rights, these regulations do not reflect the principle of non-discrimination and universality of human rights. To realize the legal certainty of marriage recording for the nativefaith believers, the government stipulated the regulation through Article 81, Article 82, and Article 83 of the Government Regulation Number 37 Year 2007 on Population Administration. Even more, the existence of the native-faith believers was getting more legitimated by the stipulation of the Decree of Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016. However, they are still constrained by the administrative requirements for marriage recording.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340.5/ZAH/p/2018/041807696 |
| Uncontrolled Keywords: | CUSTOMARY LAW--MARRIAGE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Aug 2019 06:24 |
| Last Modified: | 28 Aug 2019 06:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172103 |
Actions (login required)
 |
View Item |