Albari, Muhammad Galan (2019) Implementasi Kebijaka Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung memiliki permasalahan yang sangat krusial jika disandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak stabil, dan untuk menjaga kestabilan kelestarian lingkungan tersebut Indonesia membuat peraturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2007 yang membahas tentang Tata Ruang Suatu Wilayah Perkotaan Yang Didalamnya Terdapat Peraturan Atau Ketetapan-Ketetapan Tentang Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). yang kemudian salah satu kota yang merasakan dari dampak pemerataan yang tidak stabil tersebut adalah Kota Malang. kemudian kebijakan itu diturunkan ke tingkat daerah dalam ketetapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang tertuan pada pasal 16 telah menetapkan luas proporsi wilayah RTH kota paling sedikit menyediakan 30% RTH Publik dan 10 % Privat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Implementasi dari George C. Edward III. Analisis data menurut Edward III terbagi menjadi empat variabel. Yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini berusaha mengidentifaksi faktor suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa realisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ini masih tergolong lamban. Percepatan pembangunan RTH yang belum terlaksana dikarenakan aspek kebutuhan akan lahan terlalu banyak namun lahan yang tersedia semakin sempit, di sini akan timbul masalah dimana kebutuhan dengan keadaan lahan yang dibutuhkan tidak seimbang yang dikhawatirkan keadaan tersebut akan menimbulkan dampak benacana alam seperti banjir, dan tidak hanya itu melainkan akan berpengaruh terhadap lamanya realisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri, yang seharusnya diakhir tahun 2030 harus terealisasikan, dan sampai saat inipun masih tergolong jauh dari angka luasan wilayah RTH publik yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang. salah satu upaya Organisasi Perangkat Daerah saat ini yang dirasa sangat berpengaruh adalah dengan mengupayakan menekan angka lahan RTH publik.
English Abstract
Urban areas in Indonesia have very crucial problems when it be comparision with population growth. This has caused uneven distribution of development, and in order to maintain the stability of environmental sustainability, Indonesia has made Law No. 6 of 2007 which discusses the Spatial Planning of an Urban Area in which there are Regulations or Decrees concerning Green Open Space (RTH) . then one of the cities that felt from the impact of unstable equity was Malang City.wthen the policy was lowered to the regional level in the stipulation of the Regional Regulation of Malang City No. 4wof 2011 concerningwMalang City Regional Spatial Planning for 2010-2030 stipulated in Article 16 stipulates that the proportion of urban green open space area at least providesw30% Public Open Space and 10%wPrivate Space. This studywuses descriptive research withwawqualitative approach. Analysis of the data used in this study is to use the Implementation model of George C. Edward III. Analysis of data according to Edward III is divided into four variables. Namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.wThis approach seeks to identify the factors that are successful in implementing the policy. The results of the study state that the realization of the Green Open Space policy in Malang City is still relatively slow. The acceleration of RTH development has not been carried out due to too many aspects of land requirements but the available land has become increasingly narrow, here problems will arise where the needs of the land needed are unbalanced which is feared to cause natural disasters such as floods and not only that but it will affect the length of realization of the Green Open Space policy itself, which should be realized at the end of 2030, and even now it is still far from the number of public green open space areas that have been stipulated in the Regional Regulation of Malang City. one of the efforts of the current Regional Device Organization which is felt to be very influential is to try to reduce the number of public green open space.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/238/051906186 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 700 The Arts > 711 Area planning (civic art) > 711.4 Local community planning (city planning) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 03:37 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171964 |
Preview |
Text
Muhammad Galan Albari.pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |