-, Ardiansyah M A (2019) Kepentingan Jepang dalam Kebijakan Tahun 2012 terkait Penghapusan Hutang Myanmar (Periode 1954-2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Reformasi Myanmar pada tahun 2011 merupakan babak baru bagi hubungan Jepang dan Myanmar. Setelah vakum selama 24 tahun akibat penjatuhan sanksi oleh AS yang diikuti oleh negara sekutu-sekutunya, Jepang mengirim Menteri Luar Negerinya Koichiro Gemba untuk menyampaikan apresisasi Jepang terhadap proses reformasi Myanmar dan rencana penghapusan hutang-hutang Myanmar dalam periode 1954- 2012. Melalui beberapa klausul yang diberikan oleh Pemerintah Jepang, proses penghapusan tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 yang bertepatan dengan kunjungan Presiden pertama Myanmar, Thein Sein. Lalu disusul penghapusan hutang tahap kedua bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe di Myanmar pada tahun 2013. Terdapat banyak poin kerjasama di berbagai bidang yang disetujui oleh kedua negara dalam pertemuan terkait penghapusan hutang Myanmar. Dimulai dari proyek ambisiun Jepang di Myanmar yaitu SEZ (Special Economic Zone) Thilawa, kerjasama ekonomi hingga komitmen Jepang untuk berperan aktif dalam pembangunan di Myanmar. Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Jepang terkait kebijakan penghapusan hutang Myanmar, dalam pembahasannya penulis akan menggunakan konsep dari Yan Xue Tong sebagai alat analisis. Melalui pembagian empat dimensi kepentingan yaitu kepentingan ekonomi, keamanan, politik dan budaya, penulis akan menunjukkan kepentingan Jepang dalam masing-masing dimensi.
English Abstract
Myanmar's reform in 2011 was a new chapter for relations between Japan and Myanmar. After 24 years of vacuum due to US sanctions followed by its allied countries, Japan sent its Foreign Minister Koichiro Gemba to convey Japan's appreciation of Myanmar's reform process and the plan to abolish Myanmar's debts in the period 1954-2012. Through several clauses given by the Japan’s Government, the first phase of the elimination process was carried out in 2012 which coincided with the visit of the President of Myanmar, Thein Sein. Then it was followed by the elimination of the second phase of debt together with the visit of Prime Minister Shinzo Abe in Myanmar in 2013. There were many points of cooperation in various fields which were agreed by the two countries at the meeting regarding the elimination of Myanmar's debt. Starting from Japan's ambitious project in Myanmar, Thilawa's Special Economic Zone, economic cooperation to Japan's commitment to play an active role in development in Myanmar. This study will discuss Japan’s interests related to Myanmar's debt relief policy. In its discussion the author will use the concept from Yan Xue Tong as an analytical tool. Through the distribution of four dimensions of interest, namely economic, security, political and cultural interests, the author will show Japan’s interests in each dimension.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/698/051905544 |
| Uncontrolled Keywords: | Kepentingan Nasional, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Keamanan, Kepentingan Politik, Kepentingan Budaya-National Interest, Economic Interest, Security Interest, Political Interest, Cultural Interest |
| Subjects: | 300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.109 52 Foreign policy and specific topics in international relations (Japan) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 03:04 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171596 |
![[thumbnail of Ardiansyah M A.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Ardiansyah M A.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |