Vidyana, Kartika (2018) Pertanggungjawaban Ahli Waris Bagi Ppat Yang Telah Meninggal Dunia Pada Saat Hidup Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Akta Otentik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Pertanggungjawaban Ahli Waris Bagi PPAT yang Telah Meninggal Dunia Pada Saat Hidup Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Akta Otentik. Tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Terkait pertanggungjawaban ahli waris bagi PPAT yang telah meninggal dunia pada saat hidup melakukan pemalsuan tanda tangan akta otentik, dengan mengkaji dari sisi pengaturan hukum perdata yang dikaitkan pada hukum waris perdata dan waris islam, pidana serta administrasi. Selain itu juga menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas tindakan pemalsuan tanda tangan akta otentik yang pernah dibuat di hadapan PPAT tersebut untuk memperoleh haknya. Adapun penulisan tesis ini membahas beberapa permasalahan, diantaranya: (1) Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris bagi PPAT yang telah meninggal dunia pada saat hidup melakukan pemalsuan tanda tangan akta otentik?, dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas tindakan pemalsuan tanda tangan pada akta otentik yang pernah dibuat di hadapan PPAT yang telah meninggal dunia tersebut? Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dalam pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang – undangan (statue approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pada penelitian ini penulis berkesimpulan; Ahli Waris PPAT tersebut secara perdata dapat bertanggungjawab berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai ketentuan Pasal 830, 950, dan 1100KUHPerdata, serta Pasal 1827 KUHperdata. Dipertegas lagi dalam hukum kewarisan islam Pasal 171 huruf e KHI. Sedangkan secara Pidana dan Adminisrasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Perlindungan hukum Secara preventif (pencegahan) diatur pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT. Untuk perlindungan represif (penyelesaian sengketa) secara pidana pada Pasal 264KUHP, sedangkan secara Perdata pada Pasal 1365KUHPerdata yakni berupa ganti kerugian. Hanya saja perlindungan secara represif ini belum sepenuhnya memberikan solusi yang efektif pada permasalahan ini. Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan PPAT merupakan perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal yang diatur pada Pasal 264KUHP. Sehingga berakibat pada pembatalan akta yang dimintakan oleh para pihak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
English Abstract
This thesis aimed to investigate the liability for the Inheritor of the Deceased Registrar of Titles (PPAT) when he was alive did Forgery of Authentic Deeds. From the perspective of civil law arrangements that is related to inheritance law, criminal law, and administration and to analyse the legal protection for the injured party to claim rights. The statements of problems are: (1) How is liability of the successor of the deceased Registrar of Titles (PPAT) for the forgery of authentic deeds conducted before him? And (2) How is the legal protection for the injured party? This study was conducted through normative-juridical method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings showed that inheritor of the deceased PPAT who conducted the forgery is civilly liable. Based on the inheritance law arranged in Book II of Code of Civil Law stated in Article 830, 950 and 1100 Code of Civil Law. Reaffirmed in the book of Islamic inheritance stated in 171 Letter (e) Compilation of Islamic Law. While criminal and administrative can not be held accountable. Legal protection preventively stated in Article 28 and Article 29 of the Regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 and Article 6 Act (1) of the PPAT Code of Conduct; and repressively stated in Article 264 of Criminal Code.While civil law stated in Article 1365 Code of Civil Law namely in the form of compensation. But legal protection preventively has not fully provided solution to the problem. Forgery of Authentic Deeds which is conducted by PPAT is a criminal case related to the formal aspects stated in the Article 264 of Criminal Code, resulting in the cancellation of a deed requested by the parties to filing a lawsuit to the court.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/VID/p/2018/041807694 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE--LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Aug 2019 07:14 |
| Last Modified: | 14 Aug 2019 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171415 |
Actions (login required)
 |
View Item |