Akibat Hukum Atas Perjanjian Untuk Membeli Kembali Hak Milik Atas Tanah Dalam Hal Tidak Ditepatinya Batas Waktu Untuk Membeli Kembali

Satyaadi, Mu’alim (2018) Akibat Hukum Atas Perjanjian Untuk Membeli Kembali Hak Milik Atas Tanah Dalam Hal Tidak Ditepatinya Batas Waktu Untuk Membeli Kembali. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peralihan Hak Atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, serta peraturan pemerintah. Peralihan Hak Milik dengan cara jual beli adalah peralihan hak yang paling sering dilakukan dibandingkan dengan peraihan hak lain seperti Waris, HIbah dan lain sebagainya. Sebelum lahirnya UUPA, peralihan hak atas tanah dilakukan berdasarkan KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Setelah terbitnya UUPA, maka Peraturan mengenai peralihan hak atas tanah pun ikut beralih yang dahulu mengikuti KUHPer, sekarang merujuk pada UUPA. Namun demikian, dalam prakteknya, masih sering kita jumpai peraturan yang sudah tidak berlaku dalam KUHPer seperti Perjanjian Untuk Membeli Kembali pada pasal 1519 KUHPer tetap eksis dalam peralihan hak atas tanah. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisa, bagaimana akibat hukum apabila peralihan hak milik atas tanah dilekatkan dengan perjanjian membeli untuk kembali. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa Perjanjian Untuk Membeli Kembali seharusnya sudah tidak belaku dalam hal peralihan hak atas tanah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam hal peralihan hak milik atas tanah.

English Abstract

The conveyance of freehold title of land is regulated in Basic Agrarian Act (hereinafter UUPA) Number 5 of 1960 and Government Regulation. The conveyance of freehold title by means of sale and purchase is commonly done in the society in comparison to the conveyance of other forms of rights such as inheritance, grant, and so forth. Before the existence of UUPA, such a land right transfer was performed based on Civil Code. The UUPA took over what was done by the Civil Code. However, in practice, several regulations in the Civil Code are found out-dated such as the regulation of rebuying land in Article 1519 of Civil Code but it still exists. This research is aimed to analyse the legal consequence of freehold title transfer when it is attached to rebuying agreement. With statute and case approaches, the research result reveals that rebuying agreement is no longer applicable in terms of land freehold title transfer. When it is forced to apply, legal certainty in land freehold title transfer will never be realised.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 2/SAT/a/2018/041811149
Uncontrolled Keywords:	LAND TENURE--LAW
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	14 Aug 2019 06:59
Last Modified:	30 Aug 2022 07:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171407

Text Mu’alim Satyaadi_2.pdf Download (26MB)

Actions (login required)

View Item