Thalib, Alsa Dwi Chayadi (2018) Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Yang Berasal Dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) (Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Dengan Memakai Format Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Format wajib SKMHT dalam Perkaban nomor 8 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai bentuk SKMHT yang dibuat dihadapan PPAT (dalam bentuk Akta PPAT), dan tidak mengatur mengenai format dan bentuk SKMHT dalam bentuk Akta Notaris sehingga terjadi ketidakpastian hukum mengenai bentuk SKMHT yang digunakan sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam bentuk Akta Notaris. Tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis Tanggung Gugat serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Berasal Dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Dengan Memakai Format Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah serta Akibat Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Dengan Memakai Format Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pedekatan Perundang-undangan, dan Konseptual. Jenis Bahan hukum meliputi: a) Bahan hukum primer yaitu Ketentuan Perundangundangan yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti, b) Bahan Hukum Sekunder yaitu: Buku-buku hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan artikelartikel yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. c) Bahan hukum tersier yaitu: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa PPAT dapat dikenakan tindakan administratif, berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan tersebut sebagai bentuk tanggung gugat PPAT terhadap pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang berasal dari surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dalam bentuk akta notaris dengan memakai format sesuai ketentuan peraturan kepala badan nasional nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran tanah. Adapun akibat hukum v apabila SKMHT berbentuk akta notaris dibuat sesuai dengan lampiran Perkaban 8/2012 maka SKMHT tidak dapat digolongkan sebagai akta otentik karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN sehingga kedudukannya hanya sebagai akta dibawah tangan Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PPAT dapat dikenakan tindakan administratif, berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti rugi. Akibat Hukum kedudukan SKMHT hanya sebagai akta dibawah tangan.
English Abstract
The Regulation of Head of National Land Agency Number 8 of 2012 only regulates the format of assigning mortgage right (further stated as SKMHT) made before a Land Deed Official (further stated as PPAT) in the form of Notarial deed, and it does not regulate the form of SKMHT in the form of Notarial Deed. This sparks absence of legal certainty as related to the form of SKMHT used as the power of attorney to assign mortgage right in the form of Notarial Deed. This research is aimed to : find out, elaborate, and analyse the liability of the PPAT concerning the making of APHT obtained from SKMHT made in the form of Notarial Deed with the format as according to the Regulation of Head of National Land Agency Number 8 of 2012 on Land Registration and the legal implication of SKMHT made in the form of Notarial Deed with the format based on the Regulation of Head of National Land Agency Number 8 of 2012 on Land Registration. This thesis employed normative juridical research method with statute and conceptual approaches. The legal materials used in the research involved a) primary legal material that dealt with the provision of regulations relevant to the issue observed, b) Secondary legal material taken from books, scientific writing, research results, and articles related to the issue studied, c) tertiary material comprising legal dictionary and Indonesian dictionary. The research result shows that it can be said that this is part of administrative act of PPAT in which written warning can be issued to the Notary. It can even lead to termination of notary post and compensation due to loss caused, called for by the affected parties. The loss can be defined as that caused by the notary overlooking the provisions as liability of PPAT of making APHT from SKMHT made in the form of Notarial Deed according to the format as regulated in the Regulation of Head of National Agency Number 8 of 2012 on vii Land Registration. The legal implication is that SKMHT in the form of notarial deed made according to the attachment of Regulation of Head of National Head Agency 8/2012 cannot be categorised as an authentic deed because it does not fulfil the provision of Article 1868 of Civil code and Article 38 of Law concerning Notarial Post. It can be concluded that administrative sanction may be imposed on the act done by the PPAT, such as the written warning and termination from the notarial post or even compensation. The legal implication of the case is that the SKMHT is as the deed made privately.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/THA/t/2018/041809344 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE--LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Aug 2019 06:44 |
| Last Modified: | 14 Aug 2019 06:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171399 |
Actions (login required)
 |
View Item |