Makaruku, Alfian Reymon (2017) Konsepsi Executive Review Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini merupakan penelitian terhadap mekanisme executive review sebagai pertimbangan Mahkamah Agung pasca munculnya Putusan MK 137/PUU-XII112015 tentang pencabutan Pasal 251 Ayat (2), (3), (4) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terkait pencabutan kewenangan Gubernur dan Mendagri dalam pengujian dan pembatalan perda kabupaten/kota melalui mekanisme executive review dan selanjutnya kewenangan pengujian perda kabupaten/kota tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan mekanisme judicial review. Problematika hukum yang timbul adalah bilamana proses jucial review oleh Mahkamah Agung terhadap perda kabupaten/ kta bedasarkan atas kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, jika dalam proses pengujian tersebut hingga menetapkan putusan yang mengikat tidak berkoordinasi dengan pemerintah (eksekutif) sebagai pemegang kekuasaaan pemerintahan negara yang menyelenggarakan dan mengawasi jalannya desentralisasi dan otonomi daerah maka akan berimplikasi terhadap kelancaran penyelenggaraan desentralisasi tersebut, mengingat standar pengujian perda oleh Mahkamah Agung berbeda dengan pemerintah sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu jika judicial review terhadap perda kabupaten/kota hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung maka akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan .antara pemerintah pusat dan daerah. Latar belakang lahirnya mekanisme executive review merupakan konsikuensi logis dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, namun demikian kewenangan tersebut inkonstitusional karena kewenangan menguji perda hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain tanpa executive review akan mempengaruhi program pemerintah yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah: 1) Apa implikasi hukum yang timbul dari pencabutan kewenangan pemerintah dalam melakukan executive review atas perda kabupaten/ kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 ? 2) Apakah executive review dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan MA dalam pengujian peraturan daerah kabupaten/kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep baize untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus
English Abstract
-
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/342.09/MAK/k/2017/041711654 |
Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT--LAW AND LEGISLATION, CONSTITUTIONAL COURTS, JUDICIAL REVIEW |
Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 13 Aug 2019 07:42 |
Last Modified: | 13 Aug 2019 07:42 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171335 |
Actions (login required)
View Item |