Wardhani, Novea Elysa (2017) Keabsahan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada dasarnya juga rnengamit asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu tiara pihak beba mciakuVar, perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membeciakan dengan mas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan yariat Islam, yanw melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung Riba (bunga), Maisir (spekulasi atau judi), Gharar (tipu muslihat), Dzalim (kejahatan) dan risywah (suap). Akad yang paling dominan digunakan KSPPS dalam transaksi jual hcli haik ecara tunai maupun cicilan adalah. Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah fasilitas yang diberikan dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari dana LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) untuk kepentingan dan atas nama nasabah, yang pembiayaan dananya dilakukan secara sekaligus. Sifat pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan piutang penjualan dari menjual sesuatu, dan menyegerakan penyerahan Darangnya kepada pembeli (debitur) dengan cara ditangguhkan pembayaran harganya sampai kepada saat yang telah ditetapkan atau dengan cara pembayaran angsuran. KSPPS dalam melakukan kegiatan pembiayaannya lebih banyak menggunakan akad murabahah dengan perwakilan atau dikenal dengan akad murabahah bil wakalah, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan secara secara satu tahap yaitu nasabah sebagai wakil dari pihak KSPPS untuk membeli objek murabahah, secara normatif sesuai dengan hukum fikih klasik jika lembaga tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah sebagai calon pembeli, maka KSPPS hares melakukan pembelian terlebih dahulu kepada supplier, dengan demikian, lembaga (KSPPS) bertindak sebagai pembeli sekaligus menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan. Menurut fikih klasik transaksi murabahah dilakukan dengan dua tahap yaitu terlebih dahulu transaksi antara KSPPS dan supplier, sampai objek murabahah berada di bawah penguasaan KSPPS selanjutnya KSPPS melakukan transaksi dengan nasabah. Ketika akad jual beli hanya dilakukan secara sate tahap, dengan nasabah sebagai wakil dari KSPPS untuk membeli barang ke supplier, akibatnya mengaburkan esensi (hakikat) bentuk akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Penelitian disertasi ini berjudul "Keabsahan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah", terdapat dua pokok permasalahan yaitu : 1) Bagaimana keabsahan akad pembiayaan murabahah dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah ? 2) Bagaimana pengaturan persjanjian akad pembiayaan murabahah pada koperasi simpan pinjam syariah dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisa_n disertasi ini adalah penelitian hukum dengan tipe hokum penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Kajian atau analisis dalam penelitian ini dilakukan berlandaskan pada teori keadilan, teori tujuan hukum Islam (Magashid al-Syariah), teori hokum asal (istishab), teori kesepakatan, dan teori kepastian hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan hokum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, Internet, dan somber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah bil wakalah yang digunakan oleh KSPPS dalam kegiatan pembiayaannya terindikasi adanya riba yang menyebabkan akad tersebut tidak soh karma bertentangan deng;An dan murabahah ada yang dibuat di bawah tangan clan ada juga dilegal i sa-;ik;)! notariel, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal S ayat ) Unciang-undang Nomor 1 -1 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga_n Poin (9), ditentilkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, yang dibuat atau ditetapkan oleh menteri. Mengingat Koperasi Simpan Pinjarn dan Pernhiayazin Syariah (KSPPS) adalah badan hukum yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ITI aka perbilatan atau tindakan hokum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, dengan clemikian akad pernhiayaan murabahah yang dibuat oleh KSPPS, wajib dibuat dalam bentuk akta notaris untuk rnendapatian kepastian hokum dan keadilan. Kata Kunci : Akad, murabahah, murabahah hil wakalah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Prinsip syariah
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/346.082/WAR/k/2017/061711347 |
| Uncontrolled Keywords: | BANKS AND BANKING--RELIGIOUS ASPECTS--ISLAM, BANKING LAW (ISLAMIC LAW), COOPERATIVE SOCIETIES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 07 Aug 2019 06:52 |
| Last Modified: | 08 Aug 2019 06:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171065 |
Actions (login required)
 |
View Item |