Hanintyo K, Rr. Putri (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Alih Debitur Tanpa Sepengetahuan Bank Sebagai Kreditor Dalam Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr) Dan Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Pemalsuan Data Oleh Penjual. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli yang alih debitur tanpa persetujuan bank sebagai kreditor dengan objek jual beli yang masih menjadi objek hak tanggungan, serta adanya dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penjual dengan membuat surat palsu yaitu surat pernyataan persetujuan isteri yang digunakan dalam pembuatan kesepakatan akan jual beli yang dituangkan kedalam suatu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh dan /atau dihadapan notaris. Meneliti pula akibat suatu kerugian yang ditimbulkan karena hal tersebut yang diderita oleh pihak pembeli, serta bagaimana tanggung jawab hokum dari pihak penjual maupun pihak notaries atas kondisi PPJB dalam uraian kasus pada penulisan ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait dengan perjanjian jual beli dan hak tanggungan serta tindak pidana secara umum, dan terkait objek jual beli yang menjadi objek hak tanggungan serta keabsahan dan akibat hukum dari alih debitur yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur pemegang jaminan hak tanggungan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hokum bagi pembeli yang alih debitur dengan objek jual beli yang masih menjadi objek hak tanggungan yang dilakukan tanpa persetujuan bank selaku pemegang objek hak tanggungan tersebut tidak dapat terlindungi oleh hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga PPJB tersebut dapat dilakukan pembatalannya melalui pengadilan. Namun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli antara lain dengan melakukan upaya hokum pada pengadilan untuk menuntut haknya kepada pihak penjual, karena terdapat dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh penjual dengan membuat surat pernyataan persetujuan isteri yang dipalsukan tersebut jika dapat dibuktikan faktanya dan unsur-unsur tindak pidananya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya melalui pengadilan, serta atas dasar suatu perjanjian, penjual wanprestasi jika tidak memberikan apa yang menjadi hak bagi pembeli setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan pertanggung jawaban dari notaris, notaries tidak diperkenankan membuatkan PPJB bagi para pihak tersebut tanpa adanya persetujuan pihak Bank selaku kreditur pemegang objek hak tanggungan. Notaris dapat diminta pertanggung jawaban hokum bahkan dituntut oleh para pihak suatu ganti kerugian. Maka hendaknya masyarakat, notaris, dan pihak-pihak perbankan wajib lebih memahami terkait dengan mekanisme dalam suatu perbuatan hokum jual beli, khususnya jual beli dengan objek jual beli yang masih menjadi objek hak tanggungan. Banyak resiko hukum yang dapat terjadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan yang berlaku.
English Abstract
This thesis discusses legal protection for a buyer transferring right of buying to another buyer without agreement from the bank as a creditor with sale and purchase object still serving as an object of mortgage right, and it also discusses allegation of data falsification by the seller involving the agreement of a wife used in the agreement of sale deed (hereinafter AJB), which was then put into the deed of Sale and Purchase Agreement (hereinafter PPJB) by and/or in the presence of a Notary. This research is also aimed to study the loss imposed on the buyer and the liability of the seller and the notary for such a case. This research is to analyse PPJB and mortgage right and criminal conduct in general, sale and purchase object, the mortgage right object and the validity and the legal protection regarding the debtor transfer done without notification to the bank as creditor and as holder of the mortgage right guarantee. This is categorised as a legal research with normative juridical method. The research result concludes that the debtor involved in the status transfer cannot be in any way protected legally, as this case is against the regulation in legislation, especially in Act Number 4 of 1996 on Mortgage Right, so that PPJB can be annulled in the court. However, the buyer can go further to court to call for his/her rights from the seller regarding the data falsification, as long as all evidence can be provided in the court. The disadvantaged parties could call for justice as long as his/her rights cannot be fulfilled due to breach of contract done by the seller after all the responsibilities are met by the buyers as in the agreement. Notaries are not allowed to issue PPJB for all parties without agreement from bank as a creditor that holds the object of mortgage right. Notaries are subject to charges and compensation. It is essential that notaries, societies, and banks understand the mechanism required in sale and purchase regulation, especially related to the sale and purchase in which the object is still in the status of mortgage right. When the provisions of existing legislation are not obeyed, legal risks may have to be faced.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.04/HAN/p/041811846 |
| Uncontrolled Keywords: | PROPERTY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 06 Aug 2019 04:37 |
| Last Modified: | 06 Aug 2019 04:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171018 |
Actions (login required)
 |
View Item |