Palupi, Angesti Widya (2019) Collaborative Governance dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kotalama Kota Malang Tahun 2017-2018. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Collaborative governance diperlukan dalam pemecahan masalah publik, implementasi kebijakan atau mengelola program dan aset publik. Keterbatasan kapasitas, sumberdaya ataupun jaringan menjadi pendorong pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dapat dilakukan oleh sesama pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masyarakat sipil untuk mencapai tujuan penting kolaborasi. Penelitian ini mengangkat poin penting mengenai collaborative governance dalam program KOTAKU di Kelurahan Kotalama Kota Malang tahun 2017-2018. Kolaborasi dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kotalama, BKM Kelurahan Kotalama, Fasilitator Kelurahan, TIPP dan KSM. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teori collaborative governance yang digagas oleh Crish Ansell dan Alison Gash. Pada berlangsungnya proses collaborative governance terdapat beberapa fakta yang ditemukan oleh peneliti. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kotalama, BKM Kelurahan Kotalama, Fasilitator Kelurahan, TIPP dan KSM memiliki permasalahan mulai dari sejarah kerjasama hingga proses kolaborasi. Permasalahan tersebut tejadi karena kolaborasi dilakukan hanya untuk memenuhi aturan hukum yang membuat para aktor harus berkolaborasi. Ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi menimbulkan adanya manipulasi dari aktor yang lebih kuat kepada aktor yang lemah.
English Abstract
Collaborative governance is needed in solving public problems, implementing policies or managing public programs and assets. Limited capacity, resources or networks are the driving force for the government to collaborate with various parties. Collaboration can be done by fellow governments, private parties, communities and civil society to achieve important collaborative goals. This research raises an important point regarding collaborative governance in the KOTAKU program in Kotalama, Malang City in 2017-2018. Collaboration was carried out by the Kotalama Government, BKM Kotalama, Facilitators, TIPP and KSM. The study was conducted with interviews and documentation and then analyzed using the theory of collaborative governance initiated by Crish Ansell and Alison Gash. In the process of collaborative governance there are several facts found by researchers. Collaboration carried out by the Kotalama Government, BKM Kotalama, Facilitators, TIPP and KSM have problems ranging from the history of cooperation to the collaboration process. These problems occur because collaboration is done only to fulfill legal rules that make actors have to collaborate. The imbalance of power that occurs raises the manipulation of actors who are stronger to weak actors.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/429/051903854 |
| Uncontrolled Keywords: | Collaborative governance, KOTAKU, Kelurahan Kotalama, Permukiman Kumuh. Collaborative governance, KOTAKU, Kotalama, Slum Area. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 302 Social interaction > 302.1 General topics of social interaction > 302.14 Social participation |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Oct 2020 08:02 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 08:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170252 |
Preview |
Text
Angesti Widya Palupi (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |