Pratama, Muhammad Fikri Bagus (2019) Analisis Konflik dan Resolusi Konflik Perebutan Lahan Hutan di Eks-Desa Sendi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2018. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berjudul “Analisis Konflik dan Resolusi Konflik Perebutan Lahan Hutan di Eks-Desa Sendi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2018”. Adanya konflik antara Perhutani dan warga sekitar hutan disebabkan oleh pendudukan atau reclaiming yang dilakukan warga atas lahan yang diklaim Perhutani KPH Pasuruan sebagai wilayah hutan produksi di wilayah Eks-Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kajian ini menganalisis terjadinya konflik antara Perhutani dan warga pada tahun 2016-2018 melalui paradigma teori konflik Ralf Dahrendorf, serta mengkaji upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016-2018 sebagai upaya mendamaikan konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pembagian wewenang yang berbeda atas hutan menjadi faktor utama penyebab konflik. Implikasinya menghasilkan terciptanya dua kelompok konflik yang diperankan oleh Perhutani dan warga. Untuk mencapai tujuannya dalam merebut tanah yang diakui warga sebagai tanah milik leluhur mereka di masa lalu, kelompok kepentingan seturut pengertian Dahrendorf telah diperankan oleh warga. Kelompok ini tidak begitu saja muncul, sebelumnya kelompok semu telah diperankan oleh warga, bernama kelompok KTB. Kelompok KTB ini yang nantinya berubah menjadi FPR, yakni kelompok kepentingan yang memiliki ideologi perlawanan merebut dan menduduki lahan. Konflik pada tahun 2016-2018 merupakan konflik laten. Pada tahun 2016-2018 ditandai pula dengan mulai inklusifnya Perhutani terhadap tuntutan warga. Hal ini menunjukkan perubahan struktur sosial akibat adanya konflik. Pada perkembangannya beberapa pihak telah mengupayakan resolusi atas konflik melalui jalur nonpengadilan (Alternative Disputes Resolution). Pada tahun 2016 Perhutani menawarkan perjanjian kerjasama dalam program PHBM. Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2017-2018 juga telah mengupayakan resolusi dengan rencana pembentukan desa adat. Upaya-upaya resolusi itu dalam perkembangannya mengalami kebuntuan, warga menolak tawaran program PHBM dari Perhutani dan rencana pembentukan desa adat tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ini lahan kawasan hutan Eks-Desa Sendi yang diperebutkan oleh Perhutani dan warga tetap berstatus quo. Warga hingga saat ini tetap mendiami lahan hutan tersebut.
English Abstract
This research is entitled "Conflict Analysis and Forest Conflict Resolution in the Ex-Sendi Village Mojokerto at 2016-2018". The conflict between Perhutani and residents around the forest was caused by occupation or reclaiming the residents of the land claimed by Perhutani KPH Pasuruan as a production forest area in the ex-Sendi village area, Pacet, Mojokerto. This study analyzes the conflict between Perhutani and residents at 2016-2018 through the paradigm of Ralf Dahrendorf's conflict theory, and examines the efforts of conflict resolution that have been carried out by Perhutani and the Mojokerto Government at 2016-2018 in an attempt to reconcile the conflict. This study uses qualitative research methods with a case study approach. The results of the study indicate that different distribution of authority over forests are the main factors causing conflict. The implication resulted in the creation of two conflict groups played by Perhutani and residents. To achieve its goal in seizing land that was recognized by the people as the land belonging to their ancestors in the past, the interest group according to Dahrendorf's understanding was played by the residents. This group did not just appear, before the quasi-group was played by residents, called the KTB group. This KTB group will later turn into FPR, namely interest groups that have the ideology of resistance to seized and land reclaimed. The conflict in 2016-2018 was a latent conflict. In 2016-2018, it was also marked by the start of Perhutani's inclusiveness towards the demands of the residents. It shows changes in social structure due to conflict. In its development, several parties have sought resolution on conflicts through non-judicial channels (Alternative Disputes Resolution). In 2016 Perhutani offered a cooperation agreement in the PHBM program. The Mojokerto Government in 2017-2018 has also effort resolution with plans to establish traditional villages. The resolution efforts in its development were deadlocked, residents refused the offer of the PHBM program from Perhutani and the method to form an indigenous village could not be continued because it did not meet the conditions set out in act No. 6 of 2014 concerning Villages. With this, the forest area of the ex-Sendi village contested by Perhutani and the residents remains in the status quo. Residents up to now still inhabit the forest land.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/413/051903737 |
| Uncontrolled Keywords: | Konflik, Resolusi, Lahan Hutan Conflict, Resolution, Land Forest |
| Subjects: | 300 Social sciences > 303 Social Processes > 303.6 Conflict and conflict resolution |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 07:06 |
| Last Modified: | 31 Jul 2020 04:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170184 |
Actions (login required)
 |
View Item |