Dharma, Prasasti Aditya (2019) Microfinance dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kawasan Palabuhanratu ditetapkan kedalam kawasan Minapolitan menurut Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.. Penetapan kawasan tersebut tidak diimbangi dengan akses layanan keuangan formal yang dapat diakses nelayan kecil atau nelayan buruh sehingga membuat nelayan semakin tidak diuntungkan dengan banyaknya keberadaan tengkulak yang mendomminasi usaha perikanan. Sebagai kawasan minapolitan kawasan Palabuhanratu memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan yang menjadi tanggung jawab semua pihak Penelitian Ubay (2012) menjelaskan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan disebabkan karena keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha, hubungan kerja (tengkulak nelayan) yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan dalam melakukan diversifikasi usaha, dan gaga hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang berorientasi jangka panjang. Secara sosiologis pole mata pencaharian nelayan yang sarat dengan ketidakpastian membuat relasi patron — klien mudah berkembang di kawasan pesisir. Relasi terebut hadir sebagai upaya menciptakan rasa aman secara sosial. Pota ini berkembang dalam bentuk pinjaman uang atau modal dan sejenisnya yang mengikat, salah satunya adalah pola bagi hasil dengan pemilik modal yang sering disebut tengkulak. Kondisi ketiadaan modal/pinjaman membuat nelayan terjerat dalam pola tengkulak. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. Karena mereka beroperasi mulai dari penyediaan finansial, pemilikan faktor‐faktor produksi, dan menentukan jalur pemasaran (Lubis, et alt., 2012) Lubis, et all., (2009) dalam penelitianya di PPN Palabuhanratu menyimpulkan pelaku utama terkait kegiatan usaha perikanan adalah pengelola nelayan, pedagang, dan pengolah ikan. Namun diketahui juga adanya pelakt. tambahan yang memiliki peran penting yakni tengkulak yang mengklaim hak penjual ikan dari nelayan yang meminjam uang kePadanya. Ham it seluruh nelayan tradisional mengalami permasalahan kekurangan modal balk modal oPerasional melaut maupun untuk perbaikan unit penangkapanya. Nelayan Nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak perbankan untuk melakukan pinjaman modal karma ketiadaan anggunan. Sebagian nelayan mengalarni keterikatan dengan tengkulak sehingga berkewajiban menjual hashi tangkapanya melalui tengkulak. Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sebenamya telah membuat alternatif model pembiayaan yang dapat di akses oleh nelayan kecil. Salah satunya membuat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang mudah diakses oleh nelayan kecil. Peran lembaga keuangan sangat penting dalam membantu penyediaan akses keuangan mikro (microfinance) meliputi: kredit mikro (microcredit), pelayanan mikro (microserving), maupun asuransi mikro (microinsurance) untuk kelompok usaha nelayan kecil dalam menjalankan operasional usahanya secara aman. Tujuanya adalah agar nelayan dapat memperoleh kesetaraan kesejahteraanya dan kemandirian dalam menjalankan usaha. Akan tetapi, akses keuangan mikro (microfinance) ini justru tidak dapat berkem bang secara maksimal di masyarakat setempat. Hal tersebut mempengaruhi kontribusi akses microfinance terhadap upayanya mensejahterakan masyarakat pesisir pelabuhanratu. Penelitian ini ditaksanakan di Desa Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Januari 2018 hingga Februari 2019. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keterlibatan penyedia akses microfinance pada nelayan, pengelolaan progam usaha nelayan dalam memanfaatkan microfinance untuk memperoleh kesejahteraan, dan pengaruh microfinance terhadap hubungan struktur sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian adalah masyarakat nelayan Desa Palabuhanratu dan pelaku utama usaha perikanan yang terlibat dalam pelaksanaan microfinance pada pelaksanaan kelompok usaha. Sumber data yang cligu9:11ala11,. ?,f114P data primer dare hash observasi, wawancara langsung, serta data sekunder e studi Iiterasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang berdasarkan perhitunan statist namun berdasarkan kebutuhan informasi dengan meriggunakan purposive sampling untuk menjawab tujuan penelitian. Anatisa data dalam penelitian menggunakan teori dari Miles and Huberman, dimulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dari penarikan kesimpulan atau pembuatan preposisi untuk nantinya dapat ditakukan penetitian lanjutan yang dapat diuji secara empiris. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menemukan hubungan d pota keterlibatan penyedia akses layanan keuangan secara informal melalu tengkulak dan dari pemerintah melalui LPMUKP. Selanjutnya dalam penelitian dijelaskan bagaimana masyarakat nelayan sebagai pemanfaat layanan microfinance membuat rencana usaha kelompok (RUK) sebagai tahap awal pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan akses permodalan dari pemerintah. Di dalam penelitian ini juga dijelaskan sudah sejauh mana microfinance berkontribusi terhadap kesejahteraan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa 1) Hubungan yang dihasilkan antara tengkulak dengan nelayan sebagai penyedia modal dan lapangan kerja bagi nelayan sangat kuat. Tengkulak menawarkan akses yang cepat dan lebih sederhana dalam pinjaman maupupn jual bell ikan. Akibatnya bentuk akses yang ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat berkembang secepat bentuk akses informal yang ditawarkan tengkulak. Karena itu keterlibatan tengkulak tidak selalu merugikan. 2) Dukungan pemerintah dengan membuat LPMUKP membuat penyedia akses yang berhubungan dengan layanan keuangan di pelabuhanratu seperti lebih terbuka melakukan pelayanan. 3) Proses perencanaan usaha kelompok usaha bersama (KUB) berjalan lebih balk dan terstruktur sejak diberiakukanya Penmen KP. No.14 tahun 2012. 4) Nelayan telah mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap sumberdaya, akses keuangan, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Akan tetapi nelayan belum mampu memperoleh kesadaran kritis karena belum mampu mengelola keuangan dengan baik dalam operasional usaha dan masih banyak nelayan yang mengandalkan hubungan patron‐klien serta belum memiliki orientasi jangka panjang dalam setup pengambilan keputusanya. Patisipasi masyarakat nelayan dalam pengambilan keputusan terhadap akses sumberdaya Ada pelaksanaan usaha masih rendah karena tingginya ketidak hadiran pada scat rnusyawar Nelayan juga belum mampu memegang kontrol penuh dalam memenuhi hak haknya datam tingkungan sosial ekonomi perikanart di lokasi penelitian
English Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPIK/2019/168/051903207 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing > 639.209 2 Fishermen |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 08 Jul 2020 06:45 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169809 |
Preview |
Text
Prasasti Aditya Dharma(File Rusak).pdf Download (274kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |