Mardhiyah, Syifa Rizky (2019) Konflik Antara Masyarakat Dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Eksploitasi Tambang Batu Ilegal Pada Program Normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Konflik eksploitasi tambang batu ilegal yang terjadi pada program normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, merupakan konflik ketiga stakeholder antara masyarakat Kecamatan Jatirejo dan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto yang berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha. Penelitian ini berupaya melihat hal-hal yang menjadi sebab terciptanya konflik dan penyelesaian konflik. Melihat konflik terjadi dan penyelesaian konflik dianalisis dengan menggunakan teori konflik dan resolusi konflik Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukan, konflik timbul dikarenakan temuan warga setempat bahwa adanya aktivitas pertambangan ilegal pada ruang sungai yang bersifat mencari keuntungan pribadi atau komersil, serta menjual hasil komoditas tambang berupa bebatuan sungai kepada PT.Musika, perusahaan pemecah batu notabene-nya milik keluarga Bupati Mojokerto. Eskalasi konflik dipicu adanya sengketa-sengketa aturan dalam izin pelaksanaan normalisasi sungai dan aktivitas pertambangan mengakibatkan longsor disertai penyerobotan tanah maupun sawah milik warga setempat yang menuntut untuk meminta ganti rugi, namun adanya klaim hak atas tanah kepemilikan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto, sehingga membuat konflik terjadi berlarut-larut karena kedua pihak saling memperebutkan klaim hak atas tanah sesuai historisnya dan upaya penyelesaian konflik pernah ada mediasi, namun konflik tidak kunjung reda yang berujung pada tahapan arbitrasi. Hasil akhir konflik hingga sekarang 2019 belum menemukan titik temu dalam penyelesaian konflik dan warga setempat masih berjuang untuk mendapatkan kembali kepemilikan hak atas tanah mereka, tetapi disisi lain tidak ada solusi kongkret penyelesaian konflik dan dihiraukannya tututan warga setempat, sehingga memang terlihat adanya pembiaran dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, serta tidak meganggap permasalahan ini sebagai konflik.
English Abstract
The conflict of illegal rocks mining exploitation of the normalization program in the irrigation area of Lebak Sumengko in Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto is the conflict among three stakeholders which are the society of Kecamatan Jatirejo and Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto who collaborate with the third party, which is the industrialist. This study aims at finding out the causes of the conflict as well as the solutions. The conflicts and solutions were analyzed by using Ralf Dahrendorf’s theory and resolution of conflict. The result of the study shows that the conflict was caused by the citizen’s revelation that there was an action of illegal mining in close to the river which was considered commercial as to seek for personal benefits. Additionally, there was a selling regarding the output of mining commodity such as river rocks to PT.Musika, a company that focuses on the rock knapping owned by the family of Mojokerto’s regent. The conflict escalation was triggered by the lawsuit within the implementation permission of the river normalization and mining action which caused landslides as well as land beveling, also the citizens’ farm and demanding to ask for exchange of financial loss. However, due to the claim regarding the right of the land’s ownership of Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto, it led the conflict to exaggerate as both parties were defending the claim according to their record. There has been mediation as the attempt of solving the conflict, but the conflict kept existing until it reached to the arbitration step. Until 2019, there has not been a resolution yet to solve the conflict and the citizen still struggle to get the right of the land’s ownership back. However, on the other side, there is no concrete conflict solution and the citizens’ demand is ignored. Thus, it can be seen that there is ignorance from Mojokerto’s government. As a result, the current issue is not considered as a conflict.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/255/051902627 |
| Uncontrolled Keywords: | Konflik, Eksploitasi, Pertambangan Ilegal Conflict, Exploitation, Illegal Mining |
| Subjects: | 300 Social sciences > 303 Social Processes > 303.6 Conflict and conflict resolution |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 04:16 |
| Last Modified: | 20 Jul 2020 04:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169531 |
Actions (login required)
 |
View Item |