Tinjauan Yuridis Urgensi Pеrubahan Notifikasi Mеrgеr Di Indonеsia Mеnjadi Prе Mеrgеr Notification Mеnurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tеntang Larangan Praktik Monopoli Dan Pеrsaingan Usaha Tidak Sеhat

Hatimi, Ahmad Hazmi (2019) Tinjauan Yuridis Urgensi Pеrubahan Notifikasi Mеrgеr Di Indonеsia Mеnjadi Prе Mеrgеr Notification Mеnurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tеntang Larangan Praktik Monopoli Dan Pеrsaingan Usaha Tidak Sеhat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridus Perubahan Notifikasi Merger di Indonesia Menjadi Pre Merger Notification Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi sistem notifikasi merger yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari pihak pelaku usaha, Lembaga pengawas yaitu Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) maupun pengamat dan peneliti dari beberapa Lembaga penelitian ekonomi di Indonesia dengan masih diberlakukannya konsep Post Merger Notification System saat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisa penerapan Post Merger Notification yang selama ini diterapkan di Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? (2) Bagaimana Analisa akibat hukum apabila Pre Merger Notification System diterapkan di Indonesia? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis dan futuristik. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Post Merger Notification System yang selama ini diterapkan di Indonesia sudah tidak sesuai dengan keadaan dunia ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia, selain sudah banyak negara yang telah menerapkan Pre Merger Notification System lebih dahulu, seperti Singapore, Jepang dan Malaysia sistem ini diyakini lebih mengutamakan kepastian hukum dari pihak pelaku usaha sehingga menunjang adanya peningkatan iklim berusaha di Indonesia. Para pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan kepastian hukum di awal sebelum melakukan perbuatan hukum merger, tentunya para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan adanya resiko pembatalan merger seperti halnya saat diterapkannya Post Merger Notification System di Indonesia.

English Abstract

In this thesis the issue is Juridicial Review For The Urgency Of Merger Notification System In Indonesia Become Pre Merger Notification System Based On Article 29 Verse 1 On Act Number 5 Year 1999 Concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Theme of this thesis have been chosen because, Post Merger Notification System which ran by government by now is not suitable anymore. Proven by there’s so many complaint from business man and KPPU as the institution who have the authority to be a supervision for business competition in Indonesia also the economic expert and observer. Therefore this thesis attempt to analyze: (1) How’s the Implementation of Post Merger Notification in Indonesia so far, based on Article 29 Verse 1 Act Number 5 Year 1999? (2) How’s the legal concequences if Pre Merger Notification System will be applied in Indonesia? This thesis uses normative juridicial method with statue approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical, systematic, historical and futuristic interpretations. The result of this thesis show that the author got the answer for Post Merger Notification System issued. Many realm believed the system it’s not suitable anymore for this country other than, many countries have been applied Pre Merger Notification System to their regulation such as Singapore, Japan, and Malaysia Pre Merger notification system believed to accentuate the legal certainty for the businessman to run their business with the result the increasing of economic activities in Indonesia. Beside the legal certainty which offered by applied Pre Merger Notification System, businessman shouldn’t be afraid of any risk that might be happened when Post Merger Notification occurred.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/149/051902840
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 28 Jun 2020 15:00
Last Modified: 28 Jun 2020 15:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169488
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item