Ibrahim, Mahandhani Wahyu (2019) Akibat Hukum Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Untuk Mendapatkan Penjaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penjaminan simpanan oleh LPS mengenai syarat terjaminya simpanan nasabah. Menurut pasal 19 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bentuk simpanan yang tidak layar bayar dari LPS ialah pada nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, pemecahan dana simpanan oleh nasabah untuk dapat penjaminan dari LPS, dilihat dari tujuanya adalah untuk menguntungkan diri sendiri, karena pada pengaturan penjaminan LPS terdapat pembatasan penjaminan 2 miliar per rekening, sehingga timbul tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah. Sedangkan menurut ketentuan pasal 42 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010 yang diperbarui dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Progam Penjamin Simpanan, klasifikasi nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar hanya nasabah yang memperoleh tingkat suku bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS, sehingga pada tindak pemecahan dana simpanan belum ada yang mengatur lebih lanjut pada tindakan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi nasabah penyimpan yang melakukan pemecahan simpanannya pada status Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan pendapat para ahli atau pengamat. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis, alasan untuk melihat dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis pemecahan simpanan nasabah penyimpan pada BDL oleh LPS, sehingga mendapat penulisan secara sistematis yang baik dan terjawabnya isu hukum dan dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan,. Penulis berkesimpulan bahwa perbuatan pemecahan dana simpanan oleh nasabah merupakan tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Maka dapat dipahami akibat hukum yang timbul dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah untuk dapat penjaminan adalah terdapat hak, kewajiban, hubungan hukum yang timbul antara nasabah dan LPS. hak yang timbul, diantaranya hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS )untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpananya. Kewajiban yang timbul, diantaranya adalah kewajiban publik, karena pada kewajiban nasabah dalam perbuatan pemecahan dana simpanan pada BDL memiliki dampak bagi masyarakat maupun negara, kewajiban oleh nasabah juga tergolong pada kewajiban khusus, karenamerupakan kewajiban yang hanya pada golongan tertentu saja, dalam hal ini sebagai nasabah. Selanjutnya kewajiban nasabah menjunjung tinggi hukum untuk tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan dan menerima diadili sesuai pengaturan, sehingga pada LPS timbul kewajiban untuk memperluas makna peraturan perundang – undanganya progam penjaminan nasabah, khususnya di dalam kriteria layak bayar (simpanan nasabah yang layak dijaminkan oleh LPS). Hubungan hukum yang timbul berdasarkan subjek hukumnya adalah hubungan hukum beda drajat, karena pihak disini antara masyarakat sebagai nasabah BDL dan lembaga negara sebagai LPS, kemudian hubungan hukum yang timbul pada sudut pandang sifat hubunganya adalah hubungan timpang, nasabah yang melakukan tindak ini berkewajiban untuk tidak melakukan (omission) pemecahan dana simpanan dan LPS memiliki hak untuk tidak melakukan (omission) penjaminan dana simpanan terhadap nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan.
English Abstract
This research discusses absence of law over regulation of guarantee by deposit guarantee institution (hereinafter LPS) regarding requirement of bank clients’ deposit guarantee under the article 19 Paragraph (1) Letter (b) of Act concerning LPS. Statute and case approaches were employed in this study, followed by grammatical and systematic analyses. The research result finds that deposit split performed by clients of BDL is deemed beneficial to the clients but not the way it should be, as it is regulated in Article 19 Paragraph (1) letter b of Act concerning LPS. Under the regulation of LPS itself there is a guarantee limitation for 2 billion each bank account. However, under the Article 42 Paragraph (2) of Act concerning LPS Number 2, Year 2010 whose updated with Act concerning LPS Number 2, Year 2014 about Deposit Guarantee Programme. However, there has not been any regulation further regulating deposit split, leading to an issue over legal consequence of deposit split by the client of BDL to get guarantee from LPS. Based on the first sentence, the problem in this law research is the Legal Consequence of Splitting Deposit by Bank Clients of BDL over Liquidation to obtain Guarantee from Deposit Guarantee Institution To find the answer from the problem in that case, the writer used the statue approach and also case approach. The data source can be found with library research and Master of the Law ’s opinion. The analysis result will be interprate with grammatical interpretation and a systematic plan, The reason look and understand about the statue that concern about the case of Consequence of Splitting Deposit by Bank Clients of BDL over Liquidation to obtain Guarantee from Deposit Guarantee Institution. From the explanation about the research method, the writer found the conclusion about this research with the right systematic. Based on the preview paragraph, the writer conclude that Splitting Deposit by Bank Clients of BDL over Liquidation to obtain Guarantee from Deposit Guarantee Institution is deemed beneficial to the clients but not the way it should be, under the Article 19 Paragraph (1) Letter b the Act of LPS and there is a crime of deception, Moreover, fraud has been found among banking activities, so has crime in economy. The legal consequences involve the existence of rights, obligations, and legal relation. The rights include the right for clients (the clients who do not split their deposit to get guarantee from LPS) to get the guarantee justly; the right held by LPS not to perform omission is related to paying the deposit guarantee for the clients splitting the deposit, while the right of the government to perform commission is related to the banking stability over deposit split by clients aimed for setting the deposit for guarantee. The obligations involve that of clients, public and special obligations and obligation to raise the law, leading to the obligation to extend the definition of the provision of regulations regulating guarantee for clients. Based on its legal subjects, it stimulates the relation of law of different degrees, and based on the nature of its relation, it triggers the relation of imbalanced law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/215/051902989 |
| Uncontrolled Keywords: | Akibat hukum, pemecahan dana simpanan, nasabah bank dalam likuidasi, penjaminan dari lembaga penjamin simpanan-legal consequences, splitting deposit, bank clients in liquidation, guarantee provided by deposit guarantee institution |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks > 346.082 175 2 Specific topics of banks (Deposits) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 30 Jun 2020 03:42 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169472 |
Actions (login required)
 |
View Item |