Yaqin, Imam Ilmal (2019) Efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai belum berjalan dengan baik khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi dokumen UKL-UPL, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki dokumen UKL-UPL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis untuk menganalisis permasalahan mengenai efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan DLH Kabupaten Malang dalam melaksanakan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum dapat diterapkan secara efektif. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah biaya operasioanal yang minim, serta sarana prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan banyak industri dan luas wilyah kerja, sumber informasi terkait UKL-UPL masih minim sehingga persepsi dan pemahaman terhadap UKL-UPL minim. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah melakukan koordinasi dengan internal Dinas Lingkungan Hidup agar meminimalisir pengeluaran dan biaya operasional serta dapat memaksimalkan kinerja dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, melakukan komunikasi secara internal dengan pemerintah pusat untuk membuat permohonan penambahan pegawai dan biaya operasional, dan kembali mensosialisasikan pentingnya dokumen UKL-UPL bagi kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL.
English Abstract
This study discusses Article 19 Paragraph (4) Malang Regency Regional Regulation Number 3 Year 2016 concerning Environmental Protection and Management is considered not running well, especially the provisions stipulated in Article 19 Paragraph (4) Malang Regency Regional Regulation Number 3 Year 2016 concerning Protection and Environmental Management is related to the recommendations of the UKL-UPL document, this is evidenced by the fact that there are still many business activities that do not have UKL-UPL documents. This study uses an empirical juridical method, a sociological juridical approach, then connected with existing problems, and analyzed using analytical descriptive data analysis techniques to analyze problems regarding the effectiveness of Article 19 Paragraph (4) Malang Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Environmental Protection and Management Life Related to Recommendations of UKL-UPL Documents and obstacles faced and efforts made by DLH Malang Regency in implementing Article 19 Paragraph (4) Malang Regency Regional Regulation Number 3 Year 2016 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study indicate that Article 19 Paragraph (4) of Malang Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Environmental Protection and Management still cannot be applied effectively. Obstacles that occur in implementing the provisions of Article 19 Paragraph (4) of Malang Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Environmental Protection and Management are minimal operational costs, as well as inadequate infrastructure compared to many industries and wide area of work, related information sources UKL-UPL is still minimal so that the perception and understanding of UKL-UPL is minimal. The Malang Regency Environmental Agency has coordinated with the Office of the Environment to minimize expenses and operational costs and can maximize the performance of employees of the Malang Regency Environmental Service, communicate internally with the central government to make requests for additional staff and operational costs, and re-socialize the importance of UKL-UPL documents for business activities that are not compulsory AMDAL.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/78/051902770 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services > 344.046 Environmental protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 12:10 |
| Last Modified: | 28 Jun 2020 12:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169470 |
Actions (login required)
 |
View Item |