Rochmah, Nur Kholishotur (2019) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif (Studi Putusan Ptun Samarinda Nomor 09/P/Fp/2018/Ptun-Smd). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan paradikma mengenai keputusan tata usaha Negara setelah disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai pemberlakuan fiktif positif di Indonesia. Putusan PTUN mengenai fiktif positif bersifat final and. Pengaturan tersebut menciptakan polemik kepastian hukum dan keadilan hukum di masyarakat ketika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan keputusan tata usaha Negara fiktif positif. Seperti halnya kasus keputusan tata usaha Negara yang bersifat fiktif positif sebagaimana terjadi di Samarinda. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permaslahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai ratio desidendi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam putusan nomor 09/P/FP/2018/PTUN-SMD dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara fiktif positif. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan pendapat para ahli hukum. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dan metode komparatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan ratio decidendi Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 09/P/FP/2018/PTUN-SMD mempertimbangkan dalam aspek formal permohonan yang meliputi kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan tenggang waktu permohonan. serta Pertimbangan terhadap pokok permohonan yang meliputi kewenangan termohon dalam menerbitkan objek permohonan, prosedur dan substansi penerbitan objek permohonan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah memenuhi prinsip dan asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaturan mengnai fiktif positif di Indonesia mengalami kekosongan hukum khususnya dalam mengakomofir kepentingan pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan fiktif positif.
English Abstract
Paradigm change regarding State administrative decisions after the passing of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration, especially regarding positive fictitious enforcement in Indonesia. PTUN's decisions regarding positive fiction are final and. This arrangement creates a polemic of legal certainty and legal justice in the community when there are third parties who feel disadvantaged by the decision of a positive fictitious State administrative decision. As well as cases of state administrative decisions that are positively fictional as happened in Samarinda. Based on the above background, then the legal issues raised in this study are about the ratio of decisions of the judges of the Samarinda State Administrative Court (PTUN) in decisions number 09 / P / FP / 2018 / PTUN-SMD and legal protection against third parties who feel disadvantaged with the decision of the State Administrative Court in the case of a positive fictional State Administrative Decision. To answer the above problems, normative legal research uses a legislative approach, a case approach, and a comparative approach. Legal materials relating to the problem under study are obtained through the search of literature and the opinions of legal experts. Legal materials that have been obtained are analyzed using the method of grammatical interpretation, and comparative methods, so that it can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. Based on the ratio of the Judges' decidendi in deciding case number 09 / P / FP / 2018 / PTUN-SMD consider in the formal aspect of the application which includes the Court's authority to adjudicate the a quo petition, the legal standing of the applicant and the grace period of the petition. and Consideration of the subject matter of the petition which includes the authority of the respondent in issuing the object of the petition, the procedure and the substance of the issuance of the object of the request. These considerations have met the principles and principles of the State Administrative Court Procedure Law. The setting of positive fiction in Indonesia experiences a legal vacuum especially in favoring the interests of third parties who feel disadvantaged by the existence of positive fictitious decisions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/51/051902741 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 02:22 |
| Last Modified: | 28 Jun 2020 02:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169416 |
Actions (login required)
 |
View Item |