Rizkya, Rafika Dwi (2019) Kekuatan Hukum Saran Dan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai saran dan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak bersifat mengikat terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan yang mengatur mengenai wewenang KPPU untuk mengeluarkan saran dan pertimbangan bagi kebijakan Pemerintah yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana analisis Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame apabila ditinjau dari prinsip persaingan usaha yang sehat? Dan Bagaimana kekuatan serta konsekuensi yuridis saran dan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap potensi persaingan usaha tidak sehat di wilayah DKI Jakarta terkait penyelenggaraan reklame bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui melalui studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interprestasi sistematis sehingga dapat mengetahui penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa saran dan pertimbangan KPPU adalah tidak bersifat mengikat terhadap Peraturan Gubernur tersebut yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan Undang-Undang Persaingan Usaha masih belum mengatur secara spesifik konsekuensi yuridis bagi Pemerintah yang melanggar prinsip persaingan usaha.
English Abstract
In this study, the author raised the issue regarding the advice and consideration of the Business Competition Supervisory Commission which is not binding on the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 148 of 2017 Concerning the Implementation Guidelines for Advertisement Billings which has the potential to cause unfair business competition. This problem is motivated by the existence of rules governing the authority of KPPU to issue suggestions and considerations for Government policies that have the potential to lead to unfair business competition stipulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Based on this, the problem in this thesis is how to analyze the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 148 of 2017 concerning the Implementation Guidelines for the Implementation of Billboards when viewed from the principle of fair business competition? And what is the position and consequences of the juridical advice of the consideration of the Business Competition Supervisory Commission on the potential for unfair business competition in the DKI Jakarta region related to the implementation of billboards for the DKI Jakarta Provincial Government? To answer the above problems, this normative legal research uses a statutory approach. The legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and internet media. Legal material that has been obtained, analyzed using systematic interpretation methods so that it can find out the interpretations that interpret legislation are related to legal regulations or other laws or to the whole legal system. Based on the discussion, the results of KPPU’s recommendations and considerations are not binding on the DKI Jakarta Provincial Governor policy which potentially lead to unfair business competition, while the Law Prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is still has not set specific juridical consequences for the Government that violates the principle of business competition.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/132/051902823 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.08 Regulation of commerce (trade) > 343.082 Advertising and labeling |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 08:00 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 03:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169389 |
Actions (login required)
 |
View Item |