Widyawati, Miranda (2019) Efektivitas Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Karena Pewarisan Kepada Pegawai Negeri (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Program Landreform melarang adanya kepemilikan tanah secara absentee. Kepemilikan tanah secara absentee adalah pemilik tanah tidak berdomisili satu kecamatan dengan letak tanah yang dimilikinya tersebut.Kepemilikan tanah secara absentee dikecualikan bagi pegawai negeri. Maka apabila tanah pertanian menjadi obyek waris, ahli waris yang mendapatkan harta waris harus memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan kata lain jika pewarisnya Pegawai Negeri maka ahli warisnya juga harus Pegawai Negeri. Jika tidak sesuai maka ahli waris harus melaksanakan akibat hukum peralihan hak atas tanah yaitu berpindah domisili ke kecamatan letak tanah, atau menjual tanah yang bersangkutan kepada orang lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat terutama di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang didapati banyaknya kepemilikan tanah secara absentee karena pewarisan kepada Pegawai Negeri. Skripsi ini bertolak belakang dari permasalahan : (1) efektivitas Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berkaitan dengan peralihan hak atas tanah absentee karena pewarisan kepada Pegawai Negeri di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (2) upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan mengenai efektivitas Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berkaitan dengan pelaksanaan peralihan hak atas tanah absentee karena pewarisan kepada Pegawai Negeri di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Adapun penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji mengenai efektivitas aturan hukum di lapangan, adapun respondennya adalah tiga orang ahli waris Pegawai Negeri dan empat orang ahli waris Non Pegawai Negeri yang memiliki tanah pertanian secara absentee di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Berdasarkan dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : (1) bahwaakibat hukum yang terdapat pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tidak berjalan efektif karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu diantaranya terdiri dari faktor Undang- Undang, faktor Penegak Hukum, faktor Masyarakat dan Budaya, serta faktor Sarana Prasarana. (2) Terdapat beberapa upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengoptimalkan permasalahan ini yaitu dengan cara ahli waris dapat melakukan perjanjian bagi hasil, Aparat Desa Asrikaton tetap melakukan pengawasan yaitu dengan cara melakukan pencatatan seluruh data kepemilikan tanah di Desa Asrikaton, dan tindakan yang ditempuh oleh BPN Kabupaten Malang yaitu menolak seluruh pendaftaran tanah pertanian jika tanah pertanian yang bersangkutan diketahui berstatus absentee.
English Abstract
The Land Reform Program prohibits absentee land ownership. Ownership of land in absentee means landowners do not live in one sub-district with the location of the land they own. Land ownership is absentee excluded for civil servants. So if the agricultural land becomes the object of inheritance, the heirs who get the inheritance must fulfill the conditions contained in Article 4 paragraph 3 of Government Regulation Number 224 of 1961 in other words if the heirs are Civil Servants then the heirs must also be Civil Servants. If it is not appropriate, the heirs must implement the legal consequences of the transfer of land rights, namely moving the domicile to the sub-district where the land is located, or selling the land concerned to another person who lives in the sub-district of the land. But in reality what happens in the community, especially in Asrikaton Village, Pakis Subdistrict, Malang Regency is found to have absentee land ownership due to inheritance to Civil Servants. This thesis contradicts the following problems: (1) the effectiveness of Article 3 paragraph (3) Government Regulation Number 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Distribution and Granting of Damages relating to the transfer of absentee land rights due to inheritance to Civil Servants in Asrikaton Village, Pakis District, Malang Regency (2) efforts in dealing with problems regarding the effectiveness of Article 3 paragraph (3) Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Implementation of Land Distribution and Granting of Damages relating to the implementation of the transfer of absentee land rights due to inheritance to Civil Servants in Asrikaton Village, Pakis District, Malang Regency. The research used is sociological juridical which examines the effectiveness of legal rules in the field, while the respondents are three Civil Servant heirs and four Non-Civil Servant heirs who have agricultural land absentee in Asrikaton Village, Pakis District, Malang Regency. The data analysis technique used is qualitative descriptive. Based on this research, the following results are obtained: (1) that the legal consequences contained in Article 3 paragraph (3) of Government Regulation Number 224 of 1961 are not effective because there are factors that influence law enforcement which include law factors , Law Enforcement factors, Community and Cultural factors, and Infrastructure factors. (2) There have been several attempts that have been made to optimize this problem, namely by the way the heirs can make a profit-sharing agreement, the Asrikaton Village Official continues to supervise, namely by recording all land ownership data in Asrikaton Village, and the actions taken by Malang Regency National Land Agency, which rejects all agricultural land registrations if the relevant agricultural land is known as absentee status.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/40/051902720 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 26 Jun 2020 13:51 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169372 |
Actions (login required)
 |
View Item |