Setyawati, Ika Putri (2019) Kesesuaian Perubahan Pengaturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dengan Prinsip Perluasan Kesempatan Kerja. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan pengaturan RPTKA pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada pasal 9 menjelaskan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA, yang dalam pengaturan sebelumnya RPTKA bukan merupakan izin kerja melainkan salah satu syarat untuk mendapatkan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing). Oleh karena itu, Penyederhanaan prosedur ijin kerja bagi TKA dapat berdampak terhadap perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti ialah Apakah Perubahan Pengaturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia sudah sesuai dengan Prinsip Perluasan Kesempatan Kerja. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Baham hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum. Teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang– undangan dari segi bahasa yang digunakan dan interpretatif sistematis penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang–undangan yang saling bergantungan guna menjawab isu hukum yang dirumuskan Berdasarkan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa perubahan pengaturan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagai syarat penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip perluasan kesempatan kerja. Karena adanya faktor keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKA. Dimudahkannya ijin kerja dengan dihapuskannya IMTA dan memberlakukan RPTKA menjadi ijin kerja membuktikan adanya satu diskriminasi yang diberikan pemerintah dalam hal ini antara TKA dan pekerja migran Indonesia, selain itu kepengurusan RPTKA yang singkat hanya membutuhkan waktu 2 hari menyebabkan arus kedatangan TKA ke Indonesia semakin meningkat. Perubahan pengaturan RPTKA yang semula diharapkan dapat mempermudah TKA yang hendak bekerja serta memberikan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi di Indonesia sehingga pemerataan kesempatan kerja tidak hanya ada pada satu kawasan atau satu daerah tertentu saja kenyataaanya tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
English Abstract
The change happened to the RPTKA arrangement in Presidential Regulation Number 20 Year 2018 concerning about the Use of Foreign Workers, in Article 9, explains that RPTKA is a permit to employ foreign workers, which in the previous arrangement, RPTKA is not a work permit but one of the requirements to obtain an IMTA (The Permit to Hire Foreign Workers). Therefore, the simplification of work permit procedures for foreign workers can give impact to the expansion of job opportunities for Indonesian workers themselves. Based on the background of the study above, the problem which was formulated by the researcher is whether the Change in the Arrangement of the Plan for the Use of Foreign Workers as a Terms of Use of Foreign Workers in Indonesia is in accordance with the Principles of Expanding Job Opportunities. To answer the problems above, this normative legal research uses a statutory approach, the legal aspects used in this study are primary legal material, secondary legal material and legal material. The techniques for tracking the legal materials is through library research and internet access. The analysis of legal material used by the grammatical interpretative authors is applied by interpreting laws and regulations in terms of language used and systematic interpretive interpretation toward the relationship between rules in interdependent laws and regulations in order to answer the legal issues formulated. Based on the discussion, it can be concluded that the change in the arrangements for the use of foreign workers as a condition for the use of foreign workers in Indonesia is not in accordance with the principle of expanding employment opportunities. It is because of the privilege given by the government to foreign workers. The ease of work permits by eliminating the IMTA and applying the RPTKA for work permits proved the existence of one discrimination by the government to the TKA and Indonesian migrant workers, besides, the cursory management of RPTKA which only takes 2 days caused the increase of foreign workers to Indonesia. The change of the original RPTKA arrangement which previously is expected to facilitate foreign workers to work and provide expansion of employment opportunities through the increased investment in Indonesia so that equal employment opportunities do not only exist in one region or one particular area, does not work as what has been expected.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/160/051902851 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 331 Labor economics > 331.6 Workers by ethnic and national origin > 331.62 Immigrants and aliens |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 25 Jun 2020 03:42 |
| Last Modified: | 04 Aug 2020 04:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169364 |
Actions (login required)
 |
View Item |