Septiani, Melina Varian Putri (2019) Hubungan Hukum Antara Klub Sepak Bola Dengan Pesepak Bola. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bekerja sebagai atlet, khususnya pesepak bola cukup menjanjikan untuk dijadikan sandaran hidup karena upah yang diberikan klub kebanyakan jauh lebih tinggi dari Upah Minimun yang ditetapkan Pemerintah. Namun kurangnya perlindungan membuat banyak pesepak bola dilanggar hak-haknya bahkan beberapa pesepak bola asing meninggal dunia karena upah yang tidak dibayar klub selama berbulan-bulan. Forum penyelesain sengketa yang disediakan dan diperjanjikan dinilai tidak optimal, sehingga pesepak bola menemui jalan buntu untuk menuntut pemenuhan hak-haknya. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro) dalam acara International Legal Conference 2014 menyatakan bahwa klub-klub sepak bola Indonesia yang mempekerjakan pesepak bola tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dilain sisi, regulasi FIFA dan PSSI membuat pesepak bola tidak dapat berlindung pada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisa mengenai hubungan hukum antara klub sepak bola dengan pesepak bola merupakan hubungan kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau tidak. Analisa ini akan berdasar pada Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional PERSIB Bandung, Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional PERSIPURA Jayapura, Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional DELTRAS Sidoarjo, dan Kontrak Kerja Klub PERSEMA Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana bahan hukum tersebut dianalisa dengan metode preskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keempat perjajian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, yaitu unsur perintah. Unsur perintah tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terdapat beberapa pasal yang memuat perintah untuk pesepak bola melakukan sesuatu yang diinginkan klub, namun terdapat klausa- klausa yang memberikan opsi kepada pesepak bola untuk memilih mantaati atau tidak. Sehingga unsur perintah tidak terdapat dalam perjanjian karena kedudukan para pihak yang seimbang.
English Abstract
Work as an athlete, especially a football player, mostly paid more than The National Minimum Wage. Due to a lack of protection, makes some players rights have been violated. A few some foreign football player even passed away because the club had not paid for a couple months. The dispute resolution forum provided is considered not optimal, therefore football player are stuck to demand the fulfillment of their rights. Professional Footballers Association of Indonesia (APPI) dan Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro) at The International Legal Conference 2014 stated that Indonesian football clubs whose employ football player are subject of Labor Law. On the other hand, FIFA and PSSI regulation make football player unable to be protected by Indonesian Labor Law. Based on the background, this research will analyze the legal relation between football clubs and football players are an employment relation in accordance with Indonesian Labor Law or not. This analysis will be based on The Employment Contract of A Professional Football Player PERSIB Bandung, The Employment Contract of A Professional Football Player PERSIPURA Jayapura, The Employment Contract of A Professional Football Player DELTRAS Sidoarjo, and The Employment Contract PERSEMA Malang. This type of research is normative juridical research, with a legal approach and analytical approach. The legal materials used to analyze are primary, secondary and tertiary legal materials. Where the legal material is analyzed by the prescription method. Based on the results of the research, it can be concluded that the four agreements do not meet the elements of the employment relation, namely the element of command. The command element is not explicitly regulated in these agreements. There are several articles that contain orders for football players to do something the club wants, but there are clauses that give footballers the option to choose whether they want to observe or not. So that the element of command is not contained in the agreement because of the same level the parties.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/28/051902724 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.018 91 Specific aspects of labor (Contracts and related topics) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Jun 2020 06:33 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 05:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169348 |
Actions (login required)
 |
View Item |