Problematika Yuridis Pasal 81 Ayat (1) JO Pasal 74 Ayat (1) Huruf E Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terkait Tolok Ukur Ganti Rugi Non Fisik

Tanusekar, Ruben Novanandani (2019) Problematika Yuridis Pasal 81 Ayat (1) JO Pasal 74 Ayat (1) Huruf E Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terkait Tolok Ukur Ganti Rugi Non Fisik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Banyak konflik yang terjadi di dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada di dalam masyarakat, yang membuat konflik antara pemerintah dan masyarakat adalah terkait ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pemegang hak atas atas tanah. Masyarakat menganggap pemerintah kurang tanggap terhadap keadaan social ekonomi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah, pemerintah hanya memberikan ganti rugi fisik yang hanya meliputi tanah, bangunan, dan tanaman yang ada diatas tanah obyek pengadaan tanah tetapi pemerintah tidak melihat kerugian non fisik yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum terhadap kekaburan norma Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf E Perpres no. 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum terkait tolok ukur ganti rugi non fisik dan bagaimana solusi terhadap kekaburan norma Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf E Perpres no. 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum terkait tolok ukur ganti rugi non fisik. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dan pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum yang diperoleh lalu dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif dan metode penafsiran sosiologis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dalam menjawab permasalahan. Terjadinya penafsiran atau intepretasi yang berbeda dari pihak yang membutuhkan tanah maupun pihak pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kekaburan norma tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan terutama ditinjau dari pihak yang mengalami keadaan dimana tanah itu diambil oleh pemerintah untuk pengadaan tanah dan untuk mencegah terjadinya kekaburan norma maka diperlukan upaya yaitu, memberikan tolak ukur yang jelas tentang ganti rugi non fisik dan menambakan norma berupa kriteria ganti rugi non fisik secara terinci.

English Abstract

Land procurement that mostly comes with conflict between civilians and the government, and this conflict is mostly regarding the undervalue of compensation provided by the government for those affected by the procurement. The civilians believe that the government responds late to those whose socio-economy is affected by the procurement. The government only provides physical compensation in the form of land, building, and plant sitting on the land without any consideration to give non-physical compensation. This research is more focused on the following research problems: what legal implication is caused on the vague of norm in Article 81 Paragraph (1) Jo Article 74 Paragraph (1) letter E of Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning land procurement for the development of public facilities regarding the standard set for the non-physical compensation? and what solution is to be given to the problem regarding the vague of norm of the Article 81 Paragraph (1) Jo Article 74 Paragraph (1) letter E of Presidential Regulation Number 71 of 2012? This research involved statute, conceptual, and case approaches, while the legal materials were obtained from literature studies and information from related experts, followed by the analysis of the materials based on qualitative juridical method and sociological interpretation for systematic presentation of the research writing. The research reveals that the parties involved as those needing the land for development and the right holder of the land have made different interpretations regarding the issue, and the vague of norm raised by the issue will potentially lead to the absence of legal certainty and injustice. Thus, clear standard of the value of non-physical compensation needs to be carefully set along with the detailed criteria of the compensation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/14/051902704
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	22 Jun 2020 08:36
Last Modified:	28 Jul 2022 08:57
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169295

Text Ruben Novanandani Tanusekar.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item