Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk Yang Telah Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan (Studi Kasus di Kota Surabaya)

Suwarto, Visia Assyafira (2019) Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk Yang Telah Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan (Studi Kasus di Kota Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi bahwa adanya tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan tanah-tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari tanah hak barat kepada masyarakat atau pihak ketiga yang membutuhkan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah (atau lebih dikenal dengan sebutan “Surat Ijo”). Dalam menggunakan tanah-tanah tersebut, masyarakat dibebankan biaya retribusi penggunaan tanah. Pada tahun 1997, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan tanah atas nama Pemerintah Kota Surabaya untuk tanah-tanah aset Pemerintah Kota yang kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Sebagian dari tanah Hak Pengelolaan itu, terdapat masyarakat atau pihak ketiga yang telah menduduki atau menggarap tanah tersebut dengan Izin Pemakaian Tanah jauh sebelum Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan. Sehingga muncul suatu permasalahan yaitu apakah tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada penduduk sebelum melakukan pengajuan permohonan Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional adalah sah secara hukum dan Bagaimana tindakan pemerintah kota surabaya terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan tanah atas nama pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitif guna menjawab suatu isu hukum yang terkait dengan tindakan hukum pemerintah terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat sebelum mengajukan permohonan Hak Pengelolaan pada tahun 1997 adalah tidak sah secara hukum karena tanahtanah yang diberikan izin untuk masyarakat adalah tanah negara dan tidak ada hak secara konkrit atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 2) Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menurut hasil wawancara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya adalah memberikan ganti rugi kepada masyarakat agar tanah-tanah itu menjadi tanah dengan Hak Pengelolaan. Apabila tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah melepaskannya dari Hak Pengelolaan dan masyarakat berhak atas tanah tersebut. Namun, hingga saat ini Masyarakat masih dibebankan kewajiban membayar retribusi atas tanah yang dikuasai itu beserta wajib membayar PBB.

English Abstract

In this thesis, the background is that there is an action by the Surabaya City Government to give the assets of the Surabaya City Government originating from western land to the public or third parties in need in the form of Land Use Permits (better known as "Ijo Letters"). In using these lands, the community is charged a land use retribution fee. In 1997, the Surabaya City Government filed Land Management Rights on behalf of the Surabaya City Government for land assets of the City Government which later issued a Decree of the Minister of Agrarian Affairs / National Land Agency Number 53 / HPL / BPN / 1997 concerning the Granting of Management Rights on behalf of the Municipal Government Level II Surabaya. Some of the management rights land, there are people or third parties who have occupied or worked on the land with a Land Use Permit long before the Surabaya City Government proposed Management Rights. So that a problem arises, namely whether the Surabaya City Government's action in giving Land Use Permits to residents prior to submitting a request for Management Rights to the National Land Agency is legally valid and what the Surabaya city government does to residents who have used land before the issuance of land management rights on behalf of Surabaya City Government. This study uses empirical methods. The approach used is sociological juridical. The data obtained to answer this research are the results of interviews and literature studies. These data are analyzed in a descriptive analytical way to answer a legal issue related to government legal actions against residents who have used land before the issuance of management rights. Based on the discussion, it can be concluded that 1) The actions of the Surabaya City Government in giving Land Use Permits to the community before applying for Management Rights in 1997 are not legally valid because the lands that are granted permits for the community are state land and there are no rights concrete on behalf of the Surabaya City Government. 2) The actions taken by the Surabaya City Government according to the results of an interview with the Surabaya City Building and Land Management Agency were to provide compensation to the community so that the lands became land with Management Rights. If it does not produce results, the Government releases it from Management Rights and the community has the right to the land. However, until now the community is still charged with the obligation to pay levies on the controlled land and must pay the PBB.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/3/051902693
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	20 Jun 2020 23:21
Last Modified:	27 Sep 2022 01:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169248

Text Visia Assyafira Suwarto 155010107111082.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item